Kepala Subdit di Bidang Penegakan Hukum Ditjen Pajak ini Divonis 10 Tahun Penjara Karena Suap

Jabatannya Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Tapi ia divonis 10 tahun penjara karena terima suap.

Antara
Terdakwa kasus dugaan suap kepengurusan pajak Handang Soekarno mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (21/6/2017). (ANTARA) 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Senin menjatuhkan vonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan kepada Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.

Pejabat pajak di bidang penegakan hukum ini dinyatakan terbukti menerima suap 148.500 dolar AS (setara Rp1,998 miliar) dari pengusaha.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menuntut hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan kepada Handang.

Menurut hakim, Handang terbukti menerima 148.500 dolar AS (setara Rp1,998 miliar) dari country director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamonahan Nair untuk membantu penyelesaian pajak PT EKP.

Baik Handang maupun jaksa KPK menyatakan akan pikir-pikir selama tujuh hari sebelum merespons putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang diketuai Frangki Tambuwun itu.

Pemberian suap itu terkait pengurusan sejumlah permasalah pajak yang dihadapi EKP, termasuk di antaranya pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) periode Januari 2012-Desember 2014 sebanyak Rp3,53 miliar, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) tahun 2014 sebesar Rp52,36 miliar dan STP PPN tahun 2015 sebesar Rp26,44 miliar.

Masalah lainnya berkenaan dengan Penolakan Pengampunan Pajak, Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada KPP PMA Enam Kalibata dan Kantor Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus.

Awalnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Enam Jakarta memberikan imbauan kepada PT EKP agar melunasi PPN kacang mete gelondong 2014 sebesar Rp36,87 miliar dan pada 2016 sebesar Rp22,4 miliar, namun Rajamohanan mengajukan keberatan ke KPP PMA Enam dan disarankan untuk ikut program pengampunan pajak oleh kepala kantor KPP PMA Enam Johnny Sirait.

Namun permohonan PT EKP untuk mengajukan pengampunan pajak ditolak karena PT EKP punya tunggakan pajak yaitu STP PPN Desember 2014 sebesar Rp52,36 miliar dan pajak Desember 2015 sebesar RP26,44 miliar.

Selanjutnya Jhonny Sirait mengistruksikan pengajuan usulan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak atas nama PT EKP tahun 2012-2014. Jhonny juga mengeluarkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada PT EKP.

Halaman
12
Editor:
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved