Kemenkominfo: Normalisasi Tunggu Respon Telegram dalam Memenuhi Ketentuan

Kementerian Kominfo menyatakan normalisasi aplikasi Telegram berbasis web menunggu respon perusahaan tersebut dalam memenuhi ketentuan yang ada.

Kemenkominfo: Normalisasi Tunggu Respon Telegram dalam Memenuhi Ketentuan
Antara
Laman petisi daring meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika membatalkan pemblokiran Telegram yang dibuat Jumat (14/7/2017). 

WARTA KOTA, MATRAMAN -- Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel A Pangerapan mengatakan, normalisasi aplikasi Telegram berbasis web menunggu respon perusahaan tersebut dalam memenuhi ketentuan yang ada.

"Normalisasi tergantung dari seberapa cepat respon memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau ketentuan yang ada sudah terpenuhi, ya kita harus melakukan normalisasi," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kominfo Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, Telegram telah disalahgunakan oleh para teroris untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, selain itu ia juga diginakan untuk menyebarkan materi-materi terkait terorisme.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) sendiri telah mengirimkan email sebanyak enam kali tanpa jawaban, sehingga pada 14 Juli 2017 diputuskan untuk melakukan pemblokiran.

Kini, menurut dia, telah terjadi perkembangan. Pihak Telegram telah mulai berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan ini.

Seperti dinyatakan dalam pers rilis yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut, Menteri Kominfo Rudiantara juga menyatakan telah menerima email permintaan maaf dari CEO Telegram Pavel Durov.

"Saya sudah menerima email mengenai permintaan maaf Pavel Durov. Rupanya dia tidak menyadari adanya beberapa kali permintaan dari Kementerian Kominfo pada tahun 2016," katanya.

Menurutnya, CEO Telegram kini telah menindaklanjuti dan mengusulkan komunikasi khusus untuk proses penanganan konten negatif, khususnya terkait radikalisme/teorisme.

"Saya mengapresiasi respon dari Pavel Durov tersebut dan Kementerian Kominfo akan menindaklanjuti secepatnya dari sisi teknis detail agar SOP bisa segera diimplementasikan," katanya.

Kementerian Kominfo akan menindaklanjuti komunikasi yang dilakukan pihak Telegram. Di antaranya kemungkinan dibuatnya saluran pemerintah agar komunikasi dengan Kementerian Kominfo lebih cepat dan efisien.

Kemen Kominfo juga telah meminta otoritas sebagai trusted flager terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram.

Selain itu Kementerian ini juga meminta Telegram membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Hal ini, menurut Samuel A Pangerapan, agar koordinasi dengan pihak Telegram menjadi lebih mudah, terutama dalam hal penanganan konten negatif, termasuk konten terkait redikalisme dan terorisme.

Sementara itu, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Arief Dharmawan dalam acara konferensi pers di Gedung Kominfo Jakarta, mengatakan pemblokiran dibutuhkan mengingat banyaknya bukti konten terorisme yang disebarkan melalui Telegram dan belum ada tindakan.

"Pemblokiran tersebut merupakan peringatan agar Telegram turut serta dalam penanggulangan terorisme dan memenuhi ketentuan yang ada di Indonesia," ujarnya.

Editor:
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved