Ada 17 Aksi Teror Terkait Aplikasi Telegram, Termasuk Penusukan Polisi di Medan dan Jakarta

WARTA KOTA, SENAYAN - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, ada 17 kasus terkait aplikasi Telegram. Temuan tersebut berdasarkan Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Sebanyak 17 kasus tersebut terjadi selama dua tahun terakhir, di antaranya peristiwa Bom Thamrin.

"Sudah tahu yang namanya telepon bisa disadap, HP dan SMS, sehingga akhirnya mereka bisa mencari saluran komunikasi yang aman buat mereka," kata Tito di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Baca: Dekat dengan Nikita Willy, Indra Priawan: Jodoh Pasti Enggak akan ke Mana

Tito juga menjelaskan adanya fenomena lone wolf atau teroris yang tidak terstruktur. Mereka bergerak secara sendiri menjadi radikal, melalui penggunaan informasi teknologi. Tito pun mengungkapkan perubahan latihan anggota teroris.

"Latihan dulu, dr Azhari mengajarkan murid-murid membuat bom langsung, sekarang tidak. Langsung online, chat, nanti campur ini, campur ini, survei langsung, nanti di-sharing. Nah, Telegram salah satu favorit mereka sekarang ini," ujar Jenderal Bintang Empat itu.

Tito menuturkan, teroris dapat membuat super grup melalui aplikasi Telegram. Grup tersebut bisa beranggotakan 10 ribu anggota privat, lalu masuk kelompok lain tanpa diketahui administrasinya.

Baca: Persamaan Jokowi dan SBY, Sama-sama Bikin Sport Jantung Petugas Taman Margasatwa Ragunan

"Berbeda dengan WA group yang ada adminnya," ucapnya.

Tito menjelaskan, aplikasi Telegram memiliki aplikasi end to end encription, sehingga tidak bisa disadap. Kemudian, terdapat akun tersembunyi sehingga nomor tidak diketahui.

"Tapi, dia bisa cukup dengan menggunakan user name, saling kontak chat to chat hanya dengan user, jadi dia tidak ketahuan, sulit dilacak," tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Baca: Gorila di Pusat Primata Schmutzer Tak Berontak Saat Dikasih Makan Kurma Impor Oleh Jokowi

Meski begitu, Tito menuturkan teknologi tersebut terdapat sisi positif, sehingga bermanfaat untuk pembicaraan rahasia yang dianggap privasi. Namun, sisi negatifnya bila dimanfaatkan di tangan yang salah, sehingga berbahaya. Sebab, kepolisian tidak dapat melacak kelompok tersebut.

"Nanti meledak di mana-mana, termasuk kasus yang di Masjid Falatehan Blok M, kemudian yang Bandung. Kasus yang menyerang Polda Sumut itu menggunakan komunikasi ini, dan bahkan yang ngajarin cara membuat bom dan pembahan doktrin radikal yang terima pun enggak tahu siapa dia," papar Tito. (*)