Dibutuhkan Perda sebagai Solusi Mengatasi Darurat Narkotika di DKI

Pemprov DKI Jakarta harus serius memerangi bahaya latent narkotika, keseriusan itu mesti dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Dibutuhkan Perda sebagai Solusi Mengatasi Darurat Narkotika di DKI
Warta Kota/Feryanto Hadi
Ilustrasi dibutuhkan perda sebagai solusi untuk mengatasi darurat narkotika. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kondisi peredaran narkoba di Jakarta sudah sangat memprihatinkan.

Sinyalemen ini diperparah dengan minimnya pengawasan melekat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dan pelajar.

Demikian dikatakan R Nio Soeprapto SH, Ketua Umum Gerakan Rakyat Nusantara (GRN) kepada wartawan, Minggu (16/7/2017).

"Miris rasanya melihat situasi tersebut, oleh karena itu harus ada langkah kebijakan strategis untuk mengatasi kondisi ini," katanya.

Gerakan Rakyat Nusantara (GRN)
Gerakan Rakyat Nusantara (GRN) (Istimewa)

Menurutnya, langkah strategis itu tidak cukup optimal jika hanya menerapkan UU No.35/2009 Tentang Psikotropika dan obat obat terlarang, beserta peraturan pemerintah yang mengaturnya akan tetapi mesti ada kebijakan strategis yang dapat mencegah dan menanggulanginya secara massif.

Karena, kata dia, Berkembangnya pasar peredaran narkoba dan penggunanya khususnya di DKI Jakarta yang juga sebagai kawasan perkotaan dunia tidak terlepas dari incaran peredaran bandar narkoba internasional, regional maupun nasional.

"Pemprov DKI Jakarta harus serius memerangi bahaya latent narkotika, keseriusan itu mesti dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah (perda) sebagai senjata kepastian hukum melawan narkoba," tandasnya.

Di perda ini juga di atur soal sanksi tegas bagi pengedar maupun pemakai misalnya pemecatan tidak hormat bagi karyawan swasta,mahasiswa maupun pelajar pengguna narkoba.
Selanjutnya mereka di rehabilitasi, agar tidak menjadi pemakai, masalah pencegahannya menurut Nio bisa di buat ketentuan tentang test urine bagi karyawan, mahasiswa, pelajar dan semua lapisan masyarakat secara reguler. Nah soal soal keterlibatan masyarakat kata Nio perlu di bentuk satgas di sekolah, kampus dan sebagainya.

"Satgas inilah yang membantu pemerintah melakukan pengawasan, cegah dini dan deteksi dini. Gerakan Rakyat Nusantara bersama elemen warga Jakarta termasuk diantaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) siap membantu Pemprov DKI memerangi narkoba, kami sudah siapkan konsepnya dan siap berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI," pungkas Nio yang juga anggota FKDM DKI ini.
Saat dihubungi wartawan, Mery Hotma anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, terkait wacana Perda Anti Narkoba,mengatakan sangat mengapresiasi usulan dari masyarakat tentang adanya Raperda Anti Narkoba di DKI.
"Ya, kami menyambut baik wacana cerdas tentang Raperda Anti Narkoba, tentunya hal tersebut mesti di bahas serius oleh Pemprov, DPRD DKI dan stakeholder terkait. Kami senantiasa welcome terhadap setiap usulan inisiatif dari warga Jakarta,"ujarnya kemarin.

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved