Tunjangan Anggota DPRD DKI Bakal Naik Jadi Rp 12 Juta per Bulan

Kenaikan tersebut kini sedang dibahas DPRD bersama ‎Biro Kepala Daerah dan Biro Hukum Pemprov DKI.

Tunjangan Anggota DPRD DKI Bakal Naik Jadi Rp 12 Juta per Bulan
Warta Kota
Suasana rapat di DPRD DKI Jakarta. 

WARTA KOTA, GAMBIR - Tunjangan anggota DPRD DKI akan naik. Kenaikan tersebut kini sedang dibahas DPRD bersama ‎Biro Kepala Daerah dan Biro Hukum Pemprov DKI.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, pihaknya bersama Pemprov DKI menggelar rapat untuk membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang kenaikan tunjangan anggota DPRD dan pertanggungjawaban Gubernur DKI.

‎"Jadi kalau mau dilaksanakan harus ada Perda. PP 18 mengatur soal tunjangan lah, walaupun kenaikannya enggak terlalu signifikan, tapi wajarlah kalau naik," ujarnya di Kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, (7/7/2017).

Baca: Benarkah Ada Visa Unlimited? Ini Penjelasan Direktorat Jenderal Imigrasi

Kenaikan tunjangan tersebut sebesar empat kali dari tunjangan representasi yang ada sekarang. ‎Adapun tunjangan representasi anggota dewan sekarang sebesar Rp 3 juta per bulan.

"Kalau naik jadi Rp 12 juta, kira-kira gitu," katanya.

Taufik mengatakan, kenaikan tunjangan tersebut harus ada peraturan daerah-nya. Perda tersebut bisa atas usul eksekutif maupun legislatif. Dalam pertauran yang baru tersebut, perda harus sudah ada tiga bulan sejak PP tersebut diterbitkan.

Baca: Novel Bamukmin: Kalau Polisi Keluarkan SP3, Rizieq Shihab Segera Pulang

"Nah, perda itu ada dua pintunya, usul inisiaif DPRD atau diusulkan oleh eksekutif. Kalau diusulkan oleh inisiatif DPRD, ada fase waktu yang panjang, karena secara internal itu akan ketemu tiga kali paripurna," jelasnya.

Menurut Taufik, kenaikan tunjangan tersebut bukan atas usul siapa pun, melainkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2017 yang diterbitkan 2 Juni lalu. Dengan terbitnya PP tersebut,  maka PP 24/2004 yang mengatur tunjangan sebelumnya tidak berlaku.

"Bukan (usulan) ini kan PP, peraturan pemerintah," jelasnya. (*)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved