Penyelesaian Revisi KUHP dan KUHAP Bisa Diselesaikan di Tahun Ini dengan Kerjasama

Harapannya, diskusi ini dapat membawa poin-poin penting dalam revisi KUHP dan KUHAP.

Penyelesaian Revisi KUHP dan KUHAP Bisa Diselesaikan di Tahun Ini dengan Kerjasama
Istimewa
Forum diskusi nasional membicarakan RUU KUHP dan KUHAP di Function Room Gedung DPR RI Lantai II pada Kamis, 6 Juli 2017. 

WARTA KOTA PALMERAH -- Wakil Ketua DPR RI, Dr Fadli Zon, SS, MSc membuka forum diskusi nasional membicarakan RUU KUHP dan KUHAP di Function Room Gedung DPR RI Lantai II pada Kamis, 6 Juli 2017.

Hadir sejumlah narasumber lainnya yaitu Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkestra, Fahri Hamzah, SE, Ketua Panja RUU KUHP dan KUHAP DPR RI, Dr Benny K Harman, Ketua Asosiasi Hukum Pidana KUHP dan KUHAP, Prof Andi Hamzah, SH, MA, pakar hukum pidana Prof Dr Syaiful Bakhri, SH, MH, dan Dr Eva Achjani Zulfa, SH, MHD.

Diskusi Nasional yang diselenggarakan oleh DPR RI, kata Wakil Ketua DPR, Dr Fadli Zon, bertujuan untuk menindaklanjuti pembahasan Revisi RUU KUHP dan KUHAP.

Revisi KUHP dan KUHAP dipandang beberapa pihak sudah sangat mendesak untuk dipercepat pembahasannya.

"Harapannya, diskusi ini dapat membawa poin-poin penting dalam revisi KUHP dan KUHAP," kata Fadli Zon.

Banyaknya tumpang tindih peraturan dan perundangan ditengarai sebagai salah satu alasan mendasar, yang hanya dapat diselesaikan di dalam RUU KUHP dan KUHAP.

Untuk mempercepat proses pembahasan, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon melihat penting bagi Pemerintah agar melakukan konsolidasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP bersama KPK, BNN dan seluruh lembaga terkait.

“Mengingat, KUHP dan KUHAP adalah dasar hukum negara yang sangat penting, maka pasal-pasalnya harus sedetail mungkin agar tidak terjadi penafsiran bebas oleh aparat di lapangan,” kata Fadli Zon.

Dalam perkembangannya, kata dia, polemik dalam pembahasan RUU ini dapat diklasifikasikan pada dua aspek.

Yaitu, aspek teknis dan aspek substantif.

Menurut Fadli Zon, aspek substantif menjadi urgensi RUU KUHP dan KUHAP.

"Sejauh ini, aspek substantif terkait dengan materi di dalam pasal RUU masih menjadi perdebatan," katanya.

Seperti, kata Fadli, misalnya, bagaimana pengaturan perihal Tindak Pidana Khusus diatur di dalam RUU KUHP dan KUHAP, terkait asas legalitas dalam pasal 2 RKUHP, pidana mati, penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

"Penyebaran kebencian terhadap pemerintah, dan beberapa pasal yang menimbulkan perdebatan lainnya,” kata Fadli Zon.

“Pasal-pasal pidana lainnya yang dianggap khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkotika harus segera dibahas dengan melakukan konsolidasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP bersama KPK, BNN dan seluruh lembaga terkait,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPR RI, Dr Fadli Zon menyatakan, pembahasan RKUHP ditargetkan selesai periode ini.

Dengan catatan, harus ada komitmen kuat dari beberapa pihak.

"Harus ada kerjasama DPR dan Pemerintah untuk membahas secara bersama-sama dan menampung berbagai masukan sekaligus menyamakan presepsi," ungkap Fadli Zon.

Dr. Fadli Zon, S.S., M.S.c
Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra

Penulis:
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved