Munarman: GNPF-MUI Bukan Pengawal Perkara Ahok

GNPF-MUI awalnya dibentuk setelah MUI mengeluarkan fatwa pada Januari lalu, yang menyebut Ahok sudah melakukan penistaan agama.

Munarman: GNPF-MUI Bukan Pengawal Perkara Ahok
Tribunnews.com
Juru bicara (jubir) Front Pembela Islam (FPI) Munarman 

WARTA KOTA, TEBET - Panglima Aksi Bela Islam Munarman menilai, selama ini terjadi semacam distorsi komunikasi, antara pemerintah dan para pendukung Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Menurut Munarman, solusi hal itu adalah dialog. Dalam konferensi pers di Kantor AQL Islamic Center, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017), Munarman menyebut dialog tersebutlah yang terjadi dalam pertemuan antara pimpinan GNPF-MUI dengan Presiden Joko Widodo, Minggu (25/6/2017) lalu.

"Justru karena kesenjangan informasi, (solusinya) itu dialog," ujarnya.

Baca: Rizieq Shihab Ajak Pemerintah Rekonsiliasi, Ini Kata Wiranto

Kesenjangan informasi, kata Munarman, juga menyebabkan sebagian masyarakat berpikir bahwa GNPF-MUI hanya untuk mengawal kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal itu menurutnya salah besar, karena masih banyak permasalahan umat yang harus dikawal oleh GNPF-MUI. Oleh karena itu, pertemuan dengan Presiden pada hari Minggu lalu, penting.

"Tentu saja masih ada relevansinya (pertemuan itu). Karena tentu masih banyak PR dari Umat Islam yang perlu dikomunikasikan, karena ada kesenjangan informasi," katanya.

Baca: GNPF-MUI: Pemerintah Tidak Berhadap-hadapan dengan Umat Islam

"Jadi jangan sampai juga ini (dianggap) ngawal perkara. Karena ngawal perkara namanya advokasi, ini (namanya) GNPF," jelas Munarman yang menjadi tersangka kasus dugaan penghinaan pecalang di Bali.

GNPF-MUI awalnya dibentuk setelah MUI mengeluarkan fatwa pada Januari lalu, yang menyebut Ahok sudah melakukan penistaan agama. Fatwa itu dikeluarkan atas pernyataan Ahok terkait al Maidah ayat 51, pada September lalu di Kepulauan Seribu, saat ia masih berstatus Gubernur DKI.

Setelah dua kali digelar aksi bela Islam, Ahok akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Ia kemudian kalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, dan oleh pengadilan akhirnya diputuskan bersalah, hingga akhirnya dipenjara. (*)

Penulis: z--
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved