Kasus Rizieq Shihab

GNPF-MUI: Pak Presiden Tidak Merasa Ada Kriminalisasi Ulama

Keputusan yang dikoordinasikan dengan Rizieq, termasuk keputusan sejumlah pimpinan GNPF untuk menemui Presiden Joko Widodo.

GNPF-MUI: Pak Presiden Tidak Merasa Ada Kriminalisasi Ulama
TRIBUNNEWS/NICOLAS MANAFE
Presiden Joko Widodo menerima perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Minggu (25/6/2017) siang. 

WARTA KOTA, TEBET - Anggota Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengatakan, semua keputusan pihaknya pasti dikordinasikan dengan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab, yang saat ini berada di Yaman.

Keputusan yang dikoordinasikan dengan Rizieq yang merupakan salah satu pendukung GNPF, termasuk keputusan sejumlah pimpinan GNPF untuk menemui Presiden Joko Widodo pada Hari Raya Idul Fitri, Minggu (25/6/2017), di Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Tidak ada pertemuan sebelum dan sesudahnya, yang tidak kita koordinasikan dengan Habib Rizieq," ujarnya dalam konfwrensi pers di Kantor AQL Islamic Center, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017).

Baca: GNPF-MUI: Pemerintah Tidak Berhadap-hadapan dengan Umat Islam

Bagaimana perasaan Rizieq yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran konten porno, menurut Sobri Lubis, sang Imam Besar FPI merasa senang. Sebab, sejak aksi bela Islam pertama, tujaunnya adalah bertemu Presiden.

"Kondisi Habib Rizieq di Yaman juga sangat gembira, sangat senang, tidak ada permasalahan, beliau selalu koordinasi dengan kita, perkembangan-perkembangan apa pun yang terjadi," katanya.

"Kita juga melaporkan hal-hal yang terjadi kepada beliau, tidak ada yang putus komunikasi antara kita dengan Habib Rizieq, itu selalu dilaksanakan," jelasnya.

Baca: Jokowi Terima Perwakilan GNPF-MUI di Istana Merdeka

Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dalam kesempatan yang sama menambahkan, isi dari pertemuan pimpinan GNPF dengan Jokowi, adalah penyampaian aspirasi soal diskriminasi perlakuan terhadap Umat Islam, dan kriminalisasi ulama. Namun, Presiden mengaku tidak merasakan hal tersebut.

"Kami sangat memahami, bahwa pihak rezim tidak merasa diskriminasi muslim dan non muslim, itu perasaan sana, di Presiden. Kami menyadari bahwa Pak Presiden dan rezim tidak merasa ada kriminalisasi ulama," tuturnya. (*)

Penulis: z--
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved