Pemkot Bekasi Bolehkan Pegawai Pinjam Mobil Dinas untuk Mudik

"Pendaftaran dibuka sejak H-7 atau Senin (19/6) depan. Nantinya mereka wajib mengembalikan kendaraan itu pada Senin (3/7) mendatang," ujar Kepala Bada

Pemkot Bekasi Bolehkan Pegawai Pinjam Mobil Dinas untuk Mudik
Tribunnews.com
Ilustrasi mobil dinas. 

WARTA KOTA, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi tidak melarang pegawainya untuk menggunakan kendaraan dinas guna kepentingan mudik lebaran.

Namun mereka harus menulis surat pinjam pakai sejak H-7 lebaran.

"Pendaftaran dibuka sejak H-7 atau Senin (19/6) depan. Nantinya mereka wajib mengembalikan kendaraan itu pada Senin (3/7) mendatang," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman pada Kamis (15/6).

Sopandi mengatakan, kendaraan yang dipinjam tergantung dari pangkat pegawai itu sendiri.

Bagi pegawai eselon II, III hingga IV mereka bisa meminjam kendaraan roda empat, sedangkan staf kendaraan dinas roda dua.

"Kendaraan hanya boleh digunakan oleh pegawai yang berhak sesuai dengan surat keputusan atau pegawai yang memang mendapat kendaraan dinas," jelas Sopandi.

Sopandi mencatat, jumlah kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kota Bekasi ada 959 unit.

Biasanya, sekitar 289 unit atau 30 persennya dipinjam pegawai untuk mudik lebaran.

"Kebanyakan kendaraan yang dipinjam itu adalah kendaraan roda empat, sementara sepeda motor sangat jarang," katanya.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji menambahkan, mekanisme dan peraturan peminjaman kendaraan dinas pegawai hampir sama seperti tahun lalu.

Pegawai boleh meminjam sesuai dengan kurun waktu yang disepakati bersama.

"Pegawai boleh meminjam kendaraan itu sejak tanggal 23 Juni atau ketika cuti bersama dimulai," ujar Rayendra.

Rayendra berpesan kepada pegawai yang meminjam kendaraan dinas agar menjaga kendaraan itu seperti halnya kendaraan pribadi.

Apabila ada kerusakan saat digunakan untuk keperluan mudik, kata Rayendra, pegawai harus siap bertanggung jawab.

"Kendaraan harus dikembalikan seperti semula. Tidak boleh ada kerusakan, kalau ada kerusakan yah tanggung jawab pegawai," kata Rayendra. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved