LSM Serukan Perbaikan Sistematis pada Skema Sertifikasi Sawit RSPO

Kecukupan perbaikan standar untuk memastikan produksi kelapa sawit yang disertifikasi RSPO bisa dipertanggungjawabkan dipertanyakan.

WARTA KOTA, PALMERAH --  Sejumlah organisasi non-pemerintah yang baru saja menggelar Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) di London mempertanyakan kecukupan perbaikan standar untuk memastikan produksi kelapa sawit yang disertifikasi RSPO bisa dipertanggungjawabkan meski tanpa perbaikan yang serius pada sistem audit, pengaduan dan penegakkannya.

Hal tersebut disampaikan pada acara tahunan ke-5 RSPO Europe tempat para stakeholder industri kelapa sawit berkumpul untuk membahas peninjauan standar atau Prinsip dan Kriteria (P&C) dari badan sertifikasi kelapa sawit tersebut.  RSPO di London tagl 12-13 Juni 2017. 

Banyaknya pengaduan yang belum selesai, termasuk terkait perusahaan Indofood Agri Resources, Golden Agri Resources, Sime Darby, dan Goodhope, menunjukkan lemahnya sistem komplain RSPO dengan sistem auditnya yang cacat dan sarat konflik kepentingan korporasi, serta lemahnya penegakan standar pada perusahaan perkebunan anggotanya.

Selain itu, RSPO juga tidak memberikan bantuan yang diperlukan bagi masyarakat dan buruh untuk mengikuti proses komplain atau melindungi mereka dari intervensi dan intimidasi perusahaan secara adil.

Kegagalan sistemis tersebut dinilai kian menjauhkan masyarakat dan buruh yang terdampak oleh pemulihan yang sangat dibutuhkan dan sudah lama tertunda.

Andi Muttaqien, Wakil Direktur dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan, masyarakat frustrasi karena proses pengaduan berkepanjangan tanpa ada kepastian hasil atas upaya yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme komplain RSPO perlu diperbaiki.

"Mekanisme tersebut harus sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, khususnya terkait efektivitas mekanisme keluhannya,” kata Andi Muttaqien.

Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK), Rainforest Action Network (RAN) dan International Labor Rights Forum (ILRF) memasukkan pengaduan ke RSPO terhadap anak perusahaan IndoAgri terkait pelanggaran hak buruh yang terdokumentasi pada perkebunannya di Sumatra Utara sejak tahun lalu.

Komplain tersebut menyerukan agar anak perusahaan IndoAgri ditangguhkan dan menjadi kasus untuk menguji dan menilai bagaimana RSPO menangani dan menegakkan hak buruh.

Herwin Nasution, Direktur Eksekutif OPPUK, mengatakan, dengan standar yang sudah ada saja RSPO masih enggan untuk menangguhkan anak perusahaan IndoAgri yaitu PT. London Sumatra serta perusahaan induknya PT. Salim Ivomas yang secara jelas melanggar P&C RSPO berdasarkan bukti lapangan yang kami serahkan.

"RSPO malah terus mempercayai informasi dari auditor yang telah gagal mengidentifikasi pelanggaran ini sejak awal,” kata Herwin Nasution,.

“Selama proses pengaduan berjalan, keprihatinan dan kekuatiran kami tentang keamanan buruh atas tindakan balas dendam dari perusahaan hingga kini belum ditanggapi,” tambahnya.

Editor:
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved