Ulama Banten Soroti UKP PIP karena yang Mendesak Pengamalan Pancasila

Pembentukan UKP Pancasila dinilai tidak mendesak karena yang diperlukan adalah pengamalan Pancasila, bukan pengalaman Pancasila.

Ulama Banten Soroti UKP PIP karena yang Mendesak Pengamalan Pancasila
istimewa
KH Murtadlo Dimyati 
WARTA KOTA, PALMERAH -- ‎Presiden Joko Widodo telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang diketuai oleh Yudi Latief dengan Ketua Dewan Pengarah, Megawati Soekarnoputri pada 7 Juni 2017.
Tokoh yang bergabung dalam Dewan Pengarah UKP PIP diantaranya, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, KH Ma'ruf Amin (Ketua MUI), KH Said Aqil Siradj (Ketum PBNU), Syafii Maarif (mantan Ketum PP Muhammadiyah), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Sudhamek. ‎
UKP PIP atau UKP Pancasila ini dibentuk tak sama dengan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru.
Harapanna, lembaga ini bisa menjalankan kerukunan di antara elemeb bangsa, menjaga persaudaraan dan saling menghormati sesama anak bangsa.‎
Hal ini dikritisi oleh sejumlah ulama Banten, yang seharusnya UKP PIP itu segera menjalankan program seperti P4.
"Laksana para santri dowajibkan mengaji setiap saat. Jadi pengamalan, bukan lagi teori pemahaman apalagi pengalaman. Ini bisa serempak se-Indonesia," kata pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Cidahu, Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, KH Murtadlo Dimyati dalam pesannya, Minggu (11/6/2017). ‎
Kiai Murtadlo mencontohkan, masih menjadi teka-teki pertanyaan di benaknya mengenai slogan atau sabda tentang 'Saya Indonesia, Saya Pancasila'. 
"Lain lagi dengan 'Saya Putera Indonesia, Saya Insan Pancasilais'.
Karena ideologi Pancasila merupakab syarat mutlak sahnya berbangsa dan bernegara," jelas putra kedua ulama kharismatis Banten, KH Muhammad Dimyati itu. ‎
Karena itu, Kiai Murtadlo menambahkan, seharusnya UKP PIP menitikberatkan pada pengamalan langsung nilai-nilai Pancasila.
KH Murtadlo Dimyati
KH Murtadlo Dimyati (istimewa)
Bukan lagi berkutat merancang program teori pemahaman dan pengalaman Pancasila, yang sebenarnya sudah ada.‎
"Yang amat mendesak adalah pengamalan, bukan pengalaman Pancasila. Jadi nggak perlu UKP. Toh, tinggal membuka aslinya Pancasila saja. Sepanjang tidak dibuka dan masuk ke aslinya, jangan diharap. Didik kembali tunas-tunas bangsa dan hafal pokok-pokok sila-sila Pancasila," katanya.‎
Editor: Gede Moenanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved