Kasus Rizieq Shihab

Periksa Lebih dari 50 Saksi dan 24 Ahli, Polisi Menolak Dituding Mengkriminalisasi Rizieq Shihab

Menurut Rikwanto, seharusnya Rizieq Shihab menghadapi proses hukum kasusnya di kepolisian, dengan memberikan keterangan menurut versinya.

Penulis: | Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Imam Besar FPI Rizieq Shihab tiba untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2/2017). Rizieq Shihab diperiksa terkait kasus dugaan makar untuk tersangka Sri Bintang Pamungkas dan Rachmawati Soekarnoputri. 

WARTA KOTA, MENTENG - Polri merespons langkah pihak Komnas HAM yang meminta Presiden Jokowi menghentikan kasus hukum yang menjerat para pimpinan Aksi 212 di kepolisian, karena diduga kriminalisasi.

Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto memastikan, kasus yang menjerat pimpinan Aksi 212, khususnya pimpinan FPI Rizieq Shihab, adalah murni kasus hukum pidana.

"Tidak mungkin ada kriminalisasi di situ," ujar Rikwanto di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

Baca: Radikalisme dan Intoleransi Cuma Produk Elite Politik untuk Pilkada DKI Jakarta

Rikwanto menjelaskan, kasus dugaan pornografi dan beberapa kasus yang membuat Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka, adalah berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan. Juga, ditemukan cukup alat bukti dugaan pidana yang dilakukan oleh Rizieq Shihab.

"Jadi, dalam memeriksa (penyidikan) Saudara HR, sudah 50 saksi lebih, kemudian 24 lebih ahli. Dan mereka memberikan keterangan dengan apa adanya. Dengan kesaksian, dengan keahliannya," jelas Rikwanto.

Menurut Rikwanto, seharusnya Rizieq Shihab menghadapi proses hukum kasusnya di kepolisian, dengan memberikan keterangan menurut versinya, jika merasa tidak melakukan perbuatan yang disangkakan.

Baca: Tjahjo Kumolo: Saya Bagian dari Rezim, Saya Harus Lindungi Pemerintahan Saya!

"Ini yang kami harapkan segera mungkin," ucapnya.

Jumat (9/6/2017) kemarin, anggota Komnas HAM Natalius Pigai menemui Menko Polhukam Wiranto, agar meminta Presiden Joko Widodo mengintervensi kepolisian, guna menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama dan tokoh ormas pimpinan Aksi 212.

Pigai mengakui, permintaan ini bagian tindak lanjut Komnas HAM atas laporan dugaan kriminalisasi ulama alumni 212, dan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disampaikan pihak kuasa hukum sebelumnya.

Baca: Ditanya Soal Harga Sembako Jelang Ramadan dan PKL Tanah Abang, Ini Jawaban Anies Baswedan

"Kami menghormati proses hukum yang ada di kepolisian, tapi kami meminta Presiden menghentikan proses hukum di kepolisian," kata Pigai usai pertemuan.

Menurut Pigai, dugaan kriminalisasi ulama tersebut telah menyebabkan fragmentasi sosial dan terganggunya integritas nasional.

Buat Pigai, penghentian kasus hukum Rizieq Shihab dkk oleh Presiden itu bukan bentuk intervensi pemerintah, tapi merupakan langkah komprehensif Presiden untuk menghentikan kegaduhan. (*)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved