Citizen Journalist

Ramadan dan Bisnis : Perspektif Etika

Studi Kementerian Perdagangan, tingkat konsumsi itu berkisar 30 sampai 40 persen pada Ramadan dibandingkan bulan-bulan biasa.

Editor: Tri Broto
Warta Kota/Joko Supriyanto
Pedagang parcel Cikini yang berada di Jalan Pengasahan Timur tepatnya di area Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat. Foto diambil tahun 2016. 

PALMERAH, WARTA KOTA- Setiap kali Ramadan konsumsi masyarakat Indonesia sontak melesat.

Berdasarkan studi Kementerian Perdagangan, tingkat konsumsi itu berkisar 30 sampai 40 persen pada Ramadan dibandingkan bulan-bulan biasa.

Peningkatan konsumsi itu meliputi pengeluaran untuk sandang, pangan, dan transportasi.

Di mana setiap memasuki Ramadan, puncaknya sampai Hari Raya Idul Fitri, geliat ekonomi di berbagai sektor memberikan utilitas atau berkah tersendiri.

Munculnya pasar Ramadan memberikan kesempatan ibu-ibu untuk menambah penghasilan keluarga, mulai dari usaha kue pembuka puasa, parsel, sampai konveksi.

Para pemilik kendaraan dapat meningkatkan utilitas kendaraannya dengan menyewakan jasa angkutan mudik.

Kementerian Perdagangan juga mencatat terjadi pergeseran kegiatan ekonomi dari kota besar ke daerah saat pekan-pekan akhir Ramadan. Imbasnya, terjadi pemerataan ekonomi di daerah.

Namun di sisi lain, geliat ekonomi ini perlu diatur agar tidak menjadikan masyarakat menjadi konsumtif berlebihan sehingga justru kontrapoduktif dengan kesakralan Ramadan.

Pembatasan kegiatan usaha saat Ramadan tentulah tidak dapat dipahami sebagai bentuk pengekangan hak memperoleh penghidupan yang layak, namun harus dimaknai sebagai upaya menghargai keberagaman dalam masyarakat.

Tentu kita masih ingat dengan pemberitaan yang viral pada Ramadan tahun lalu terkait razia disertai penyitaan barang dagangan salah satu warung makan di kota Serang yang buka saat Ramadan.

Pertanyaannya, dalam perspektif etika bisnis, apakah patut bagi pemerintah melakukan pembatasan usaha? Apakah hak dan keadilan bagi pelaku usaha terhadap peraturan tersebut? Bagaimana masyarakat menyikapi pembatasan usaha?
                                                                                       ***
Dalam prinsip utilitarianisma, suatu kebijakan dinilai etis ketika tindakan atau kebijakan yang diambil memberikan nilai utilitas terbesar dibandingkan dengan alternatif tindakan atau kebijakan lainnya.

Oleh karena itu, dalam menyikapi pembatasan usaha di bulan Ramadan kita harus mengingat dua hal.

Pertama, sosio-kultural yang berlaku dan dianut di masyarakat setempat.

Kedua, kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, pelindungan masyarakat dan sosial, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved