LPAI: Persekusi Anak Akibat Ujaran Kebencian Disusul Vigilantisme

Selain itu LPAI berharap tidak ada lagi anak Indonesia--siapa pun mereka--yang mengalami tindakan vigilantisme.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Andy Pribadi
Tribunnews.com
Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menyatakan kasus persekusi yang terjadi terhadap anak remaja berusia 15 tahun oleh sejumlah orang di Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur beberapa waktu lalu, tak terlepas dari dua hal utama yang terjadi, yakni ujaran kebencian dan vigilantisme.

Vigilantisme adalah gerakan main hakim sendiri, termasuk penggunaan intimidasi dan cara-cara kekerasan, oleh warga sipil, entah individu atau kelompok sosial tertentu terhadap orang lain.

Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Reza Indragiri Amriel dalam pesan tertulisnya menyatakan LPAI yang diketuai oleh Seto Mulyadi atau Kak Seto, mencoba membangun persepsi dan sikap, atas peristiwa persekusi anak ini.

Menurut Reza, LPAI berpendapat hal ini terkait ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang atau anak, yang kemudian disusul dengan aksi vigilantisme oleh sekelompok individu terhadap anak tersebut.

"Tindakan vigilantisme, betapa pun dilakukan sebagai respon terhadap individu yang diyakini telah melakukan pelanggaran hukum, tetap tidak bisa dibenarkan," kata Reza dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/6/2017).

Terlebih katanya ketika individu yang dipandang melanggar hukum itu adalah anak-anak.

"Seluruh warga negara harus patuh pada ketentuan hukum positif. Atas dasar itu, LPAI mendorong pihak kepolisian untuk menindak secara profesional anggota masyarakat yang telah melakukan aksi vigilantisme yang menyasar seorang anak yang telah menyebar ujaran permusuhan dan kebencian terhadap individu, kelompok, dan agama tertentu melalui media sosial," tulisnya.

Penindakan oleh kepolisian, LPAI pandang, kata Reza, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa negara selalu hadir dalam rangka melindungi seluruh anak Indonesia, termasuk anak yang dikabarkan telah menyebarluaskan ujaran kebencian dimaksud.

Pada sisi itu, katanya, LPAI melihat anak tersebut sebagai korban. "Terhadapnya sudah sepatutnya dilakukan pemulihan terhadap hak-haknya, baik secara umum selaku warga negara dan secara khusus selaku anak-anak," kata dia.

Selain itu LPAI berharap tidak ada lagi anak Indonesia--siapa pun mereka--yang mengalami tindakan vigilantisme.

"LPAI meyakini bahwa supremasi hukum akan terealisasi manakala hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Atas dasar itu, LPAI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mengesampingkan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun yang dilakukan oleh siapa pun," tambahnya.

Komitmen LPAI tersebut kata Reza diejawantahkan dalam bentuk keberpihakan terhadap anak-anak yang telah mengalami viktimisasi, sekaligus memastikan bahwa hukum merupakan satu-satunya mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban terhadap anak-anak yang telah melakukan viktimisasi.

"Pada sisi itulah, LPAI melihat bahwa anak yang dikabarkan telah menggunakan akun media sosialnya sebagai media untuk mengekspresikan kebencian merupakan seorang terduga pelaku pelanggaran hukum," kata Reza.

Menurutnya LPAI menaruh keprihatinan mendalam menyaksikan kenyataan bahwa, dalam sekian banyak situasi, individu-individu berusia belia telah mendemonstrasikan mindset dan dan tindak-tanduk bermusuhan secara terbuka termasuk melalui media sosial.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved