Cegah Radikalisme Masuk Kampus, Rektor Bakal Dipilih Presiden

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ke depannya penentuan rektor perguruan tinggi akan ‎melalui Presiden.

Cegah Radikalisme Masuk Kampus, Rektor Bakal Dipilih Presiden
Warta Kota/Rangga Baskoro
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat konferensi pers di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2017). 

WARTA KOTA, GAMBIR - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ke depannya penentuan rektor perguruan tinggi akan ‎melalui Presiden.

Selama ini, penentuan rektor perguruan tinggi negeri hanya melalui Kemenristek Dikti.

"Betul, selama ini kan Dikti. Hasil komunikasi kami dengan Pak Mensesneg, Presiden, dan Menristekdikti, kami kira udah keputusan terakhir, harus dari Pak Presiden.," ujar Tjahjo usai peringatan hari lahir Pancasila, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).

Mekanismenya, menurut Tjahjo, sebelum ke Presiden, nama nama calon rektor akan dikomunikasikan terlebih dahulu antara Kemenristek Dikti dan Kementerian terkait.‎ Setelah itu, nama calon rektor dikonsultasikan kepada Presiden sebelum diputuskan.

‎"Saya kira ada forum konsultasi antara Dikti, Menko, dan Presiden, sebelum putuskan siapa yang jadi rektor," paparnya

‎Tjahjo tidak menjelaskan gamblang mengenai latar belakang perubahan mekanisme pemilihan rektor tersebut. Hanya, salah satu alasannya adalah kekhawatiran masuknya ideologi radikalisme ke dalam kampus.

‎"Salah satunya. Proses gerakan-gerakan aktualisasi kampus memang harus dicermati. Memang Pak Menristekdikti sudah sampaikan bahwa rektor harus tanggung jawab . Tapi dalam proses penyeragaman saya kira harus Presiden," tuturnya.

Menurut Tjahjo, ke depannya juga diharapkan tidak hanya rektor perguruan tinggi negeri yang harus melalui Presiden, rektor perguruan tinggi swasta juga.

"Arahnya memang Pak Menristekdikti juga soal bantuan, kerja sama, kontribusi itu jangan dibedakan antara negeri dan swasta. Apa pun, mereka juga punya program dan komitmen yang sama," tambahnya.

Terkait regulasinya, menurut Tjahjo, tidak perlu ada yang diubah. Penentuan rektor melalui Presiden hanya mengubah mekanisme pemilihannya.

"Saya kira tidak. Regulasi sudah adam, hanya proses mekanismenya," jelasnya. (Taufik Ismail)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved