Interupsi Warnai Rapat Paripurna Istimewa Pemberhentian Ahok

WARTA KOTA, GAMBIR - Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengumumkan pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rabu (31/5/2017) sore, diwarnai interupsi.

Salah satu yang melayangkan interupsi adalah Nurdin Akbar Lubis, anggota DPRD dari Fraksi Golkar. Nurdin protes soal tak adanya penjelasan lebih ke peserta rapat paripurna istimewa terkait posisi hukum Ahok.

"Harus jelas dulu legal standingnya dong. Belum pernah ada pemberitahuan resmi soal itu. Kami hanya tahu dari media," kata Akbar dalam rapat paripurna istimewa yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Akbar mengatakan, semestinya harus diketahui lebih dulu apakah jaksa mengajukan banding atau tidak.

"Makanya beri waktu satu sampai tiga hari untuk anggota DPRD datang ke Pengadilan Tinggi untuk memastikan hal tersebut," ujar Akbar.

Baca: Langkah DPRD Bikin Ahok Tak Diberhentikan Secara Terhormat

Pimpinan rapat, Prasetio Edi Marsudi, menanggapi santai interupsi itu.

"Iya dicatat pendapatnya," ucap Prasetio yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat yang berlangsung singkat itu, diumumkan terkait kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, lalu diumumkan pengunduran diri Ahok dengan membacakan surat pengunduran diri yang ditulis Ahok di Mako Brimob.

Terakhir diusulkan pula pengangkatan Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk mengisi sisa masa bakti 2012-2017.

Rapat paripurna istimewa ini dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersama ketiga wakil pimpinan Dewan, Triwisaksana, M Taufik, dan Ferrial Sofyan.

Turut hadir Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, sesuai mekanisme aturan yang berlaku, pihaknya segera melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk usulan pengangkatan Djarot Saiful Hidayat menjadi Gubernur DKI sisa masa bakti 2012-2017.

"Sesuai aturan yang berlaku, usulan pengangkatan sebelum diajukan ke Kemendagri dibawa dalam rapat paripurna istimewa terlebih dahulu. Selanjutnya, presiden yang akan melantik Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kami selaku dewan sebatas mengusulkan," papar Prasetio.

Prasetio menegaskan, pihaknya telah menerima tembusan surat pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta, serta telah diumumkan kepada anggota Dewan saat digelarnya rapat Bamus DPRD pada Rabu (31/5/2017).

"Jadi, tidak benar kalau belum ada pemberitahuan seperti interupsi anggota dewan saat rapat paripurna istimewa berlangsung. Hanya saja yang bersangkutan tidak hadir saat rapat Bamus kemarin," jelas Prasetio. (*)