Polri: Keterangan Rizieq Shihab Diperlukan Agar Kasus Jelas

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, keterangan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab diperlukan untuk membuat kasus yangjadi jelas.

Tribun Jabar
Rizieq Shihab saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2/2017). Rizieq Shihab diperiksa terkait kasus dugaan makar untuk tersangka Sri Bintang Pamungkas dan Rachmawati Soekarnoputri. 

WARTA KOTA, JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan keterangan pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diperlukan untuk membuat kasus yang melibatkannya menjadi jelas.

"Kalau tidak kembali dari luar negeri, yang rugi beliau sendiri. Dia sebagai saksi harus memberi penjelasan karena dia kan ada di situ. Keterangan dia penting untuk membuat masalah menjadi jelas," kata Irjen Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Menurut dia, informasi yang diperoleh dari kuasa hukum Rizieq, menyebutkan Rizieq tengah melaksanakan ibadah umrah.

Polri tetap mengimbau Rizieq egera kembali ke Jakarta guna memberikan klarifikasi.

"Ini imbauan yang ke berapa kali," katanya.

Ia menegaskan bahwa penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus dugaan konten porno dalam pesan WhatsApp telah berkoordinasi dengan kuasa hukum dan keluarga Rizieq.

Namun belum ada informasi Rizieq akan segera pulang.

Sementara penyidik juga masih mencari pelaku penyebar pesan WhatsApp tersebut. "Masih dicari penyebarnya," katanya.

Selain kasus percakapan berkonten porno, sejumlah kasus yang menyeret Rizieq Shihab di antaranya dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden Pertama Soekarno, kasus ujaran kebencian terkait lambang palu arit dalam uang baru yang diterbitkan Bank Indonesia, kasus dugaan penistaan agama Kristen yang dilakukan dalam ceramah Rizieq, kasus tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa SARA.

Berikutnya, kasus dugaan penghinaan terhadap bahasa Sunda dengan mengganti salam Sampurasun menjadi Campur Racun, kasus dugaan penghinaan terhadap hansip, kasus dugaan penyerobotan tanah dan pemilikan tanah negara tanpa hak di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat. (Antara)

Sumber:
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved