Sidang Ahok

Dituntut A Divonis B, Jaksa Dinilai Wajar Banding Vonis Ahok untuk Tegakkan Profesionalisme

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai wajar langkah jaksa penuntut umum (JPU) melakukan banding atas vonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dituntut A Divonis B, Jaksa Dinilai Wajar Banding Vonis Ahok untuk Tegakkan Profesionalisme
Kompas.com
Refly Harun 

WARTA KOTA, CIKINI - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai wajar langkah jaksa penuntut umum (JPU) melakukan banding atas vonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Meskipun, Refly belum mengetahui isi banding JPU ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menurut Refly, langkah jaksa melakukan banding terkait profesionalisme.

"Jaksa merasa dianggap tidak profesional. Dia menuntut dengan pasal 156 dengan hukuman 100 persen, tiba-tiba jadi 156a dengan hukuman 200 persen, kan begitu," kata Refly usai acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Refly pun melihat langkah jaksa wajar bila tujuan banding untuk menegakkan profesionalisme. Ia menilai jaksa merasa tertampar mengenai vonis Ahok.

"Walaupun didakwanya normatif gitu, karena tidak lazim, biasanya hakim mengikuti apa yang dituntut. Ini dituntut A divonis B," ujar Refly.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung memastikan akan mengajukan banding atas vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Ya akan mengajukan banding," ucap Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Keputusan jaksa untuk melakukan upaya banding, kata Prasetyo, adalah hal yang lazim. Apalagi, Ahok sebagai terdakwa, juga banding.

"Jaksa pun tentunya sesuai dengan standar prosedur yang ada, mengajukan banding," imbuh Prasetyo. (*)

Penulis:
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved