Senin, 27 April 2026

Pilkada DKI Jakarta

Jokowi Merengut Saat Fahri Hamzah Usulkan Pilkada DKI dengan Cara Ini

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta cukup menyita perhatian publik.

Kolase foto/Tribunnews
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Presiden RI Joko Widodo 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta cukup menyita perhatian publik.

Meski pilkada serentak pada tahun ini digelar di 101 wilayah, namun hanya Pilkada DKI Jakarta yang mendapat sorotan. 

Baca: Hilangnya Rasa Keadilan yang Picu Masyarakat Menuntut Keadilan Kasus Ahok

Hal itu diungkapkan Fahri saat diskusi bertajuk "Rekonsiliasi Pasca- Pilkada DKI Jakarta putaran kedua", di Kompleks Parlemen, Jumat (28/4/2017). 

Baca: Yakin Anies-Sandi Bakal Sejahterakan Rakyat Miskin, Warga Pasar Ikan Dirikan Lagi Hunian Kumuh

Fahri mengaku, sempat berseloroh kepada Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan pilkada di Ibu Kota Indonesia itu.

“Saya berseloroh dengan Presiden, DKI terlalu partisan, Pak. Itu tidak perlu,” ujar Fahri. 

Baca: Bambang Widjojanto: Pilkada DKI Dimenangkan dengan Akal Sehat, Begitu Juga Pemilihnya

Kepada Presiden, Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu lantas mengajukan konsep yang digagas pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh Presiden.

Menurut Fahri, konsep itu dapat dilakukan untuk menekan guncangan politik agar tidak terjadi gesekan antar-masyarakat.

Baca: Efek Isu SARA di Pilkada Lebih Besar Dibandingkan di Pilpres

“Sekarang yang nyoblos siapa, yang marah siapa,” ujarnya.

Menanggapi usulan Fahri, apa tanggapan Presiden Jokowi?

“Saya bilang begitu, dengan merengut Presiden bilang ke saya, ‘Sampeyan terlambat ngomongnya’,” seloroh Fahri.

Jadi Pelajaran 

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang berlangsung panas harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan berpolitik.

"Apa yang terjadi kemarin itu sudah sangat berbahaya. Masyarakat terpecah dan terkotak-kotak yang bisa menimbulkan ekses yang sangat besar, yaitu terancamnya NKRI," Hendri di Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Apalagi, menurut dia, masih banyak kelompok radikal yang terus berupaya melakukan propaganda dengan tujuan meruntuhkan NKRI.

Kondisi yang terjadi pada Pilkada Jakarta menguntungkan kelompok semacam ini.

"Memang ada kelompok radikal yang terindikasi menunggangi Pilkada kemarin meski sulit diukur seberapa besar pengaruh kelompok radikal tersebut," katanya.

Menurut dia, yang terbaik saat ini adalah seluruh pihak harus bisa kembali bersatu dan tidak terkotak-kotak lagi.

Terlebih, Pilkada Jakarta tidak hanya membuat ibu kota bergejolak, tapi juga membuat seluruh Indonesia "panas".

"Tidak hanya terjadi perang antarpartai politik pengusung pasangan calon, tapi juga terjadi intrik dan benturan antarkelompok dan agama yang dipicu pernyataan salah satu calon yang dinilai telah melecehkan ayat suci Al-Quran," kata dia.

Menurut dia, kejadian serupa tidak boleh lagi terjadi Indonesia. Mengutip Samuel P Huntington dalam "The Clash of Civilitation", Hendri mengatakan pertumbuhan antara budaya dan agama sangat berbahaya bagi suatu negara.

"Kita bersyukur hal-hal negatif itu tidak sampai terjadi. Ini pelajaran bagi kita, bangsa Indonesia, dalam bernegara dan berpolitik," kata dia.

Pelajaran lain dari Pilkada adalah perlunya keadilan ditegakkan.

Menurut Hendri, salah satu penyebab Pilkada Jakarta menjadi "panas" adalah ada beberapa kelompok masyarakat yang merasa ada ketidakadilan terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok.

"Menurut saya ini tidak hanya faktor agama, tapi ada faktor ketidakadilan di situ yang belum terselesaikan," tukas Hendri.

Baca: Kapolri: Pilkada DKI Jakarta Relatif Aman Terkendali

Hendri menilai apa yang terjadi selama Pilkada Jakarta tidak akan terjadi bila program revolusi mental berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak memberikan kepercayaan penuh pada program revolusi mental Presiden Joko Widodo dan memperingatkan kementerian yang bertanggung jawab untuk bekerja lebih keras lagi.

"Tujuannya agar masyarakat Indonesia tidak berdiri di atas kebhinnekaannya, tapi berdiri di atas tunggal ikanya," kata Hendri 

Penulis: Dani Prabowo

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved