Kadin DKI Yakin Tak Ada Lagi 'Pengusaha' Mati di Bawah Kepemimpinan Anies-Sandi

WARTA KOTA, GAMBIR - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta meyakini, pengusaha akan bertumbuh pesat di bawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurut Ketua Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi, tidak ada lagi pengusaha yang 'mati' di bawah pasangan yang bakal memimpin ibu kota pada periode 2017-2022 tersebut.

"Sebelumnya pada 2016 lalu, dari 13 ribu pengusaha yang tergabung dalam Kadin, sebanyak 3.000 pengusaha 'mati'," kata Eddy dalam Rapat Kerja (Raker) III di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).

Sebab, lanjut Eddy, para pengusaha yang masuk dalam golongan Usaha Kecil menengah (UKM) itu tidak mampu mengikuti proyek lelang konsolidasi. Karena itu, ia berharap kepemimpinan Anies-Sandi bisa membawa angin segar.

"Mereka bertumbangan karena tidak bisa mengikuti proses lelang yang dikemas dalam paket gelondongan. Apalagi, mereka juga tidak punya modal untuk mengerjakan proyek yang nilainya terlalu besar," tutur Eddy.

Pihaknya pun akan meminta kepada gubernur terpolih, agar dilibatkan ketika akan mengeluarkan kebijakan soal UMKM maupun industri usaha. Kadin juga meminta agar aturan lelang konsolidasi dapat disesuaikan dengan UKM.

Sementara, Kepala Badan Sertifikasi Berry Purba menyatakan, pihaknya akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemberian sertifikasi kompetensi tersebut.

"Badan Sertifikasi Kadin DKI mengeluarkan sertifikasi ISO. Kami keluarkan sesuai prosedur, agar sertifikasi itu tetap diakui di tingkat dunia," paparnya.

Kepala Badan Pengadaan Jasa dan Barang (BPBD) DKI Jakarta Blessmiyanda menuturkan, sebenarnya lelang konsolidasi merupakan amanat Intsruksi Presiden No 1 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga merekomendasikan lelang konsolidasi. Saya pikir karena Pak Anies adalah mantan ketua komite etik KPK dan didukung oleh mantan komisioner KPK seperti Pak Bambang dan Pak Pandu, saya rasa mereka akan setuju dengan lelang konsolidasi, karena kajiannya KPK memang harus konsolidasi," bebernya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa Pemprov DKI memperhatikan usaha kecil yang merupakan pekerjaan spesialis, sebagai amanat UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi.

"Tapi bukan usaha kecil yang jual beli perusahaan bendera dan memperdagangkan ijazah tenaga ahli serta main jual proyek yang berakibat pidana. Pemda DKI sudah cukup kenyang dengan kasus mark up dan perusahaan makelar, walaupun kebijakan gubernur baru saya yakin merangkul usaha kecil sesuai dengan kemampuan teknisnya," tambah  pria yang akrab disapa Bless itu. (*)