Sidang Ahok

Tim Kuasa Hukum Begadang Sampai Sakit Susun Pleidoi, Ahok: Ini Kerja Luar Biasa, Terima Kasih

Ahok mengungkapkan, beberapa anggota tim penasihat hukumnya sampai sakit lantaran begadang saat menggarap nota pembelaan untuknya.

Tim Kuasa Hukum Begadang Sampai Sakit Susun Pleidoi, Ahok: Ini Kerja Luar Biasa, Terima Kasih
TRIBUNNEWS.COM/POOL
Basuki Tjahaja Purnama membacakan nota pembelaan di sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Selasa (25/4/2017). 

WARTA KOTA, KEMAYORAN - Terdakwa dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukumnya, yang telah membantu menyusun nota pembelaan alias pleidoi.

Ahok mengungkapkan, beberapa anggota tim penasihat hukumnya sampai sakit lantaran begadang saat menggarap nota pembelaan untuknya.

"Tadi kan semua baca gantian (penasihat hukum). Tadi ada Pak Wayan, Pak Teguh, Bu Fifi, Pak Tommy. Yang muda-muda bantuin. Ini kerja luar biasa. Terima kasih juga kepada penasihat hukum, kerjanya sampai subuh, sampai ada yang sakit lagi," tutur Ahok usai sidang kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2017).

Tim penasihat hukum Ahok menyusun pembelaan setebal 634 halaman. Namun, hanya pokok-pokoknya yang dibacakan.

Pada sidang sebelumnya Kamis (20/4/2017) pekan lalu, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan terdakwa Ahok secara sah melakukan tindak pidana.

Ahok dituntut satu tahun pidana dengan masa percobaan selama dua tahun. JPU menyatakan Ahok terbukti secara sah melanggar pasal 156 KUHP tentang penodaan agama.

Oleh jaksa Ahok dijerat dakwaan alternatif pasal 156a, dengan ancaman lima tahun penjara dan pasal 156 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.

Pasal 156a KUHP menyebutkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sementara, menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal itu dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. (*)

Penulis:
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved