Sidang Ahok

Sidang Pleidoi, Ini Tiga Poin yang Jadi Bahan Pembelaan Kuasa Hukum Ahok

I Wayan Sudirta, anggota tim penasihat hukum Ahok mengatakan, pihaknya dan terdakwa akan membacakan pembelaan yang terpisah.

Penulis: | Editor: Yaspen Martinus
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan keterangan pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pusat, Kamis (20/4/2017). 

WARTA KOTA, KEMAYORAN - Terdakwa dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan kesempatan membacakan pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum, dalam sidang Selasa (25/4/2017) hari ini.

I Wayan Sudirta, anggota tim penasihat hukum Ahok mengatakan, pihaknya dan terdakwa akan membacakan pembelaan yang terpisah.

Untuk tim pengacara, Wayan membeberkan, ada tiga poin pokok dari beberapa poin yang terdapat dalam pembelaan. Wayan menerangkan, alat bukti yang digunakan untuk mendukung dakwaan jaksa tidak sesuai pasal 184 KUHAP.

Menurut pasal 184 KUHAP, alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

"Satu, alat-alat bukti yang disinggung pasal 184 ada lima alat bukti. Ternyata alat bukti itu tidak ditemukan untuk mendukung dakwaan jaksa. Tidak memenuhi syarat-syarat KUHAP itu, sehingga jadi tidak terbukti," kata Wayan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (24/4/2017).

Poin pokok berikutnya, Wayan menjelaskan, bahwa yang dilakukan Ahok menurutnya tidak memiliki unsur melawan hukum. Karenanya, kata Wayan, sebuah tindak pidana tidak bisa didakwa pada terdakwa jika tidak ada unsur melawan hukum pada perbuatan itu.

Poin ketiga, saat terjadinya dugaan penistaan agama pada 27 September 2017 di Kepulauan Seribu, kliennya tengah menjalankan program kesejahteraan warga sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kuasa hukum menilai, artinya Ahok tengah melaksanakan perintah undang-undang.

Sesuai pasal 50 KUHP yang berbunyi ‘barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana’, maka Ahok tidak dapat dikenakan tindakan pidana.

"Ketiga, Pak Basuki di sana kan sedang membawa program budi daya ikan kerapu. Artinya untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang-undang Pemerintah Daerah. Berarti Pak Basuki sedang menjalani perintah undang-undang. Kalau orang sedang menjalani perintah UU, tidak dapat dihukum sesuai pasal 50 KUHP," beber Wayan.

Ahok dinyatakan jaksa secara sah melakukan tindak pidana. Ahok dituntut satu tahun pidana dengan masa percobaan selama dua tahun. JPU menyatakan Ahok terbukti secara sah melanggar pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. (*)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved