Sidang Ahok

Kuasa Hukum: Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal 156, Harusnya Ahok Dituntut Bebas

Dalam menyusun pleidoi, ujar Humphrey, tim penasihat hukum akan fokus pada pasal 156 yang menjadi sumber tuntutan.

Kuasa Hukum: Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal 156, Harusnya Ahok Dituntut Bebas
WARTA KOTA/GOPIS SIMATUPANG
Humphrey Djemat, kuasa hukum Ahok, seusai sidang di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017). 

WARTA KOTA, PASAR MINGGU - Tim penasihat hukum terdakwa dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, jaksa penutut umum (JPU) tidak bisa membuktikan unsur-unsur dalam pasal 156 a dan pasal 156 KUHP. Sehingga, seharusnya kliennya dituntut bebas.

Dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan agenda pembacaan tuntutan, jaksa menilai Ahok bersalah dan menuntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

"Tentu kita sebagai penasihat hukum menginginkan segala sesuatu itu kembali kepada fakta persidangan. Kalau fakta persidangan, menurut kita pasal 156 a dan pasal 156 KUHP itu tidak terbukti, atau jaksa tidak bisa membuktikan unsur-unsur dari kedua pasal itu," ujar salah satu pengacara Ahok, Humphrey Djemat.

"Artinya, menurut kita, kalau jaksa tidak bisa membuktikan kedua pasal tersebut, ya tuntutannya harus bebas," sambung Humphrey, seusai sidang di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Humphrey menambahkan, tim penasihat hukum sangat yakin Ahok sama sekali tidak menodai agama, dan tidak melakukan permusuhan atau penghinaan terhadap ulama. Namun, dalam tuntutannya, JPU tetap menyatakan Ahok bersalah dan melanggar pasal 156 KUHP, tentang perbuatan bersifat permusuhan, kebencian, dan penghinaan dengan satu golongan tertentu.

Menurut Humphrey, tuntutan pidana terhadap Ahok itu karena jaksa mengaitkannya dengan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada poin kelima, berisi haram hukumnya menghina ulama.

Meski demikian, Humphrey mengaku dia dan tim penasihat hukum menghargai sikap jaksa. Mereka akan menyiapkan pembelaan yang bakal disampaikan pekan depan.

"Itu tuntutan jaksa. Tentu kita menghormati tuntutan jaksa. Nanti kita pelajari dulu, karena kita baru mendengar. Kita harus baca secara teliti, nanti kita tuangkan ke dalam pleidoi," tutur Humphrey.

Dalam menyusun pleidoi, ujar Humphrey, tim penasihat hukum akan fokus pada pasal 156 yang menjadi sumber tuntutan. Karena, JPU telah menyatakan pasal 156 a tidak terbukti.

"Kalau jaksa sendiri sudah menyatakan 156 a yang bersifat menodai agama Islam itu tidak ada, ya sudah, kita ngapain mempersoalkan itu lagi. Jaksanya bilang itu tidak ada. Tinggal nanti kita membuat pleidoi yang berkaitan tentang 156, permusuhan atau katakanlah kebencian, penghinaan terhadap suatu golongan tertentu dalam hal ini ulama," paparnya.

"Lepas dari hukumnya percobaan, tetapi dinyatakan bersalah. Justru kita mempunyai penilaian atau pendapat beliau tidak bersalah dalam 156 KUHP. Kalau begitu, pleidoi kita tentu lebih mengarah kepada 156 nanti," tambah Humphrey. (*)

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved