Kamis, 9 April 2026

Kapolri: Tidak Ada Mobilisasi Massa di Jakarta

Kapolri Jendral Tito Karnavian menuturkan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, tidak ada mobilisasi massa ke Jakarta.

Warta Kota
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU-Kapolri Jendral Tito Karnavian menuturkan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, tidak ada mobilisasi massa yang datang ke Ibukota Jakarta pada saat Pemilukada DKI putaran kedua, Rabu (19/4/2017).

Namun, dia tidak menyangkal ada sedikit gesekan atau salah paham di beberapa Tempat
Pemungutan Suara (TPS).

"(Mobilisasi-red)Tidak ada. Sudah kita cek ke Kapolda Jabar, Kapolda Banten, kapolresnya juga begitu, Kapolres Bogor, Tangerang tidak ada mobilisasi massa dari luar Jakarta. Dan Polda ini juga tetap waspada dan saya sudah perintahkan kepada Kapolda di Jawa dan sebagian Sumatera untuk melakukan lokalisir masyarakat yang ada kepentingan Pilkada di Jakarta saya minta gunakan kewenangan diskresi untuk tidak ke Jakarta karena akan mengakibatkan situasi yang kurang kondusif untuk Jakarta," kata Jendral Tito Karnavian di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dia menuturkan memang ada laporan keributan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seperti di Kamal, Jakarta Barat dan laporan dari relawan Basuki Djarot (Badja).

Namun, setelah dicek oleh Kapolres dan Kapolsek ternyata hanya ada keributan kecil.

"Sudah kita pantau melalui Kapolda dan Kapolres mereka segera bertindak melokalisir dengan cepat dan kadang-kadang banyak terjadi kesalapahaman dianggap intimidasi kemudian dilaporkanm berlebihan. Setelah kita cek di sana sebetulnya hanya salah paham saja. Ini sudah
selesai," tutur dia.

"Saya sudah cek juga yang di Kamal informasinya ada keributan telah di cek sama Kapolres di sana ada sekali lagi kesalahpahaman antara beberapa warga yang ada di wilayah tersebut. Ada yang mendukung A ada yang mendukung B kemudian dimediasi oleh keamanan tidak perlu kita
untuk indtimidatif kepada warga yang lain dan sekali lagi aparat keamanan di sana sudah cepat untuk menjamin hak politik warga untuk memilih sesuai dengan pilihan masing-masing secara bebas dan rahasia. Sudah selesai dengan baik," ungkapnya.

Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved