Kejari Depok Sebut Tak Ada Tokoh Nasional Jadi Penjamin Buni Yani

"Penjaminnya adalah tim kuasa hukumnya dan istrinya. Tidak ada nama tokoh nasional," kata Supari, Senin (10/4/2017).

Kejari Depok Sebut Tak Ada Tokoh Nasional Jadi Penjamin Buni Yani
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Buni Yani di Kejari Depok bersama kuasa hukum, usai pelimpahan tahap kedua, Senin (10/4/2017). 

WARTA KOTA, DEPOK -- Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Supari menegaskan bahwa tidak ada nama tokoh nasional yang menjadi penjamin bagi Buni Yani, tersangka kasus pelanggaran ITE, sehingga pihaknya tidak menahan Buni Yani dan hanya mengenakan wajib lapor dua kali seminggu yakni Senin dan Kamis.

"Penjaminnya adalah tim kuasa hukumnya dan istrinya. Tidak ada nama tokoh nasional," kata Supari, Senin (10/4/2017).

Sebelumnya Buni Yani dan kuasa hukumnya Aldwin Rahardian, menyebutkan sejumlah tokoh nasional yang menjamin Buni agar dirinya tak ditahan kejaksaan.

Buni Yani di Kejari Depok bersama kuasa hukum, usai pelimpahan tahap kedua, Senin (10/4/2017).
Buni Yani di Kejari Depok bersama kuasa hukum, usai pelimpahan tahap kedua, Senin (10/4/2017). (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)

Diantaranya yakni Mantan Ketua Umum PP Muhammadiya Din Samsudin, Mantan Wakil Gubernur Jakarta Priyanto dan Faira Idris.

"Tidak ada nama-nama itu sebagai penjamin. Penjaminnya Tim Kuasa Hukum dan Istri tersangka," kata Supari.

Ia mengatakan kasus ini sesegera mungkin dilimpahkan kepada pengadilan untuk disidangkan.

"Soal tempat persidangan belum ditentukan. Tempat akan mempertimbangkan segala aspek, terutama keamanan dan kondusifitas," katanya.

Sementara mengenai waktu sidang, menurut Supari, akan ditentukan oleh PN Depok.

"Mengenai waktunya akan ditentukan pihak pengadilan. Sementara tim penuntut umum kasus ini, berasal dari Kejagung, Kejati Jabar dan Kejari Depok," kata Supari.

Seperti diketahui, karena status di akun Facebook-nya Buni Yani dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia sempat mengajukan gugatan praperadilan, namun ditolak PN Jakarta Selatan.

Hal yang membuatnya dijerat UU ITE, setelah Buni Yani mengunggah potongan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yan menyebut Surat Al-Maidah ayat 51, ke Facebook.

Dengan jeratan UU ITE, Buni diancam pidana maksimal enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved