Mendagri: Putusan MK Soal Pembatalan Perda akan Hambat Program Presiden Jokowi

Mendagri menyayangkan putusan MK yang mencabut kewenangan pemerintah pusat untuk mengoreksi peraturan daerah (perda).

Mendagri: Putusan MK Soal Pembatalan Perda akan Hambat Program Presiden Jokowi
Istimewa
Tjahjo Kumolo 

WARTAKOTA, PALMERAH-- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan pemerintah pusat untuk mengoreksi peraturan daerah (perda).

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah (perda).

Hal itu disampaikan majelis hakim MK dalam sidang uji materi yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2017).

Baca: MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Peraturan Daerah

"Saya sebagai Mendagri tidak habis pikir dengan keputusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Perda2 yang jelas-jelas menghambat investasi," ujar Tjahjo dalam pesan singkat yang dikirim Wartakotalive.com, Kamis (6/4/2017).

Menurut Tjahjo, pembatalan Perda merupakan domain eksekutif review. Di samping itu,  Perda adalah produk pemerintah daerah yaitu antara kepala daerah dengan DPRD.

Dia menambahkan, akibat putusan MK tersebut, akan terjadi beberapa  potensi yang mengakhawatirkan, yaitu:

1. Program deregulasi untuk investasi dari  Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terhambat karena sekarang masih banyak Perda yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. MA tidak akan mampu membatalkan Perda dalam waktu dekat/singkat kalau harus satu-satunya cara untuk mengevaluasi perda.

"Pengalaman tahun 2012 hanya ada 2 (dua) Perda yg dibatalin oleh MA. Kita akan cari jalan keluarnya tentang masalah ini," ujarnya.

Dia juga mengaku heran dengan sikap organisasi pemerintah daerah yang menggugat pembatalan Perda yang proses pembatalan Perda-perda itu dibahas bersama antara Kemendagri dan Biro Hukum Pemda.

Penulis: Suprapto
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved