Breaking News:

Buruh JICT Segel Ruang Direksi

Aksi ini dilakukan buruh untuk mendesak pihak JICT menghentikan konsesi, serta terkait rapat akbar dan istigasah.

Penulis: | Editor: Yaspen Martinus
WARTA KOTA/PANJI BASKHARA RAMADHAN
Ratusan buruh Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar aksi mosi tidak percaya, dan menyegel salah satu ruang direksi di Gedung JICT, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2017). 

WARTA KOTA, TANJUNG PRIOK - Ratusan buruh Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar aksi mosi tidak percaya, dan menyegel salah satu ruang direksi di Gedung JICT, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2017).

Aksi ini dilakukan buruh untuk mendesak pihak JICT menghentikan konsesi, serta terkait rapat akbar dan istigasah.

Aksi tersebut buntut dari masalah perpanjangan JICT yang saat ini menabrak hukum dan merugikan negara. Hal itu dibuktikan oleh pihak DPR lewat penyelidikan Pansus Angket Pelindo II, serta audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sejumlah buruh menandatangani sebuah spanduk putih, yang di atasnya tertulis mosi tidak percaya kepada direksi PT JICT.

Ratusan buruh Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar aksi mosi tidak percaya, dan menyegel salah satu ruang direksi di Gedung JICT, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2017).
Ratusan buruh Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar aksi mosi tidak percaya, dan menyegel salah satu ruang direksi di Gedung JICT, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2017). (WARTA KOTA/PANJI BASKHARA RAMADHAN)

Ribuan buruh ini juga menyegel ruang direksi, setelah melakukan rapat akbar serta doa bersama di halaman kantor perusahaan.

"Hal ini dilakukan karena manajemen JICT dan Pelindo II terus membiarkan potensi kisruh di Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Ketua Serikat Pekerja PT JICT Nova Sofyan Hakim.

Perpanjangan JICT, lanjutnya, menabrak hukum. Saat DPR dan BPK tengah melakukan investigasi, kata Nova, uang sewa perpanjangan JICT terus ditagih oleh Pelindo II.

"Uang sewa tersebut digunakan untuk membayar bunga utang global bond, karena beberapa proyek masih dalam tahap pre feasibility study saat obligasi diterbitkan," imbuh Nova.

Nova menambahkan, para pekerja JICT yang merasa dirugikan oleh skema paksa tersebut.

"Hal ini berdampak terhadap permasalahan industrial di Tanjung Priok. Direksi JICT bersama Pelindo II sebagai perusahaan induk, cenderung mengabaikan hak-hak pekerja," tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved