Breaking News:

PDAM Jaya Gandeng Kejaksaan Negeri untuk Pengelolaan Air Bersih

PDAM Jaya melepaskan dua operator perusahaan swasta tersebut dan mengambil alih semua pengelolaan serta distribusi air bersih dan menggandeng

Warta Kota
Ilustrasi pengelolaan air bersih. 
WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta di kantor Kejati DKI Jakarta, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (23/3/2017).
Kerjasama tersebut dilakukan agar setiap program kerja dalam pengembangan pengelolaan air bersih tidak berbenturan dengan masalah hukum. 
Direktur Utama PDAM Jaya, Erlan Hidayat mengatakan bahwa memang sangat diperlukan pendampingan dari lembaga hukum dalam menjalankan setiap program kerjanya.
"Jadi, kalau kita bicara soal air, kami memang ahlinya," ‎kata Erlan Hidayat, usai penandatanganan kerjasama tersebut.‎
Tapi, kalau soal hukum ya lembaga Kejati seperti ini yang berkompeten.
"Intinya, kami butuh pendampingan agar kami fokus menjalankan program pemenuhan air bersih untuk warga Jakarta," katanya.‎
Salah satunya yang harus didampingi lembaga hukum yaitu dalam rencana penggabungan PDAM dan PD PAL Jaya.
Karena, penggabungan tersebut membutuhkan payung hukum berupa peraturan daerah (perda).
Di mana, saat ini, rancangan perda (raperda) tentang pengelolaan air bersih dan air limbah telah digodok.
"Perjanjian ini berlaku dua tahun. Ini sebenarnya adalah perpanjangan. Sebelumnya kami juga sudah bekerjasama. Termasuk, dengan pihak KPK dan kepolisian," katanya.
Sementara itu, Erlan menjelaskan bahwa saat ini air bersih yang dapat dikelola dan didistribusikan oleh kedua operatornya yaitu Palyja dan PT Aetra, sebanyak 17.000 liter per detik.
Jumlah tersebut belum memadai.
Pasalnya, kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta mencapai 10 juta jiwa itu sebanyak 26.100 liter per detik.
"Jadi sampai saat ini Jakarta masih kekurangan air bersih sekitar 9.100 liter per detik," katanya.
Karena itu, proses pengolahan air limbah menjadi air bersih harus dikembalikan semula.
Karena, mengingat 18 meter kubik penggunaan air bersih per detik, 80 sampai 90 persennya mengalir lagi sebagai air limbah setelah digunakan oleh pelanggan.
Tak hanya itu, untuk menambah pasokan air bersih, pihaknya membangun Water treatment Plants (WTP), yang bisa menambah 500 liter per detik di sungai dalam kota Jakarta.
Sampai saat ini, WTP yang sudah berfungsi yaitu di Kanal Banjir Barat (KBB) Karet, Jakarta Pusat.
Air tersebut disalurkan ke daerah Muara Baru dan sebagian ke daerah Kuningan Gatot Subroto serta Sudirman.
Kemudian, WTP KBB Hutan Kota, Jakarta Barat, ditargetkan awal semester dua 2018.
Lalu, WTP Kali Pesanggrahan yang ditargetkan pada 2019 apabila pada 2017 izinnya dikeluarkan.
Sedangkan, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga mengatakan bahwa sebaiknya PDAM Jaya berani melepaskan dua operator perusahaan swasta tersebut dan mengambil alih semua pengelolaan serta distribusi air bersih.
"Lagipula, kan PDAM sudah bekerjasama dengan PT Jakpro yang sama-sama merupakan BUMD. Jadi warga tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih lagi " katanya.
Apalagi, kerjasama tersebut sudah berlangsung selama 18 tahun.
Artinya, PDAM, selama ini, telah dimanjakan oleh kedua operator swasta tersebut.
"Sudah saatnya kita mandiri. Layani warga untuk kebutuhan air bersih, seharusnya bisa dilakukan oleh PDAM," katanya.‎
 
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved