Breaking News:

KPK Wajib Hukumnya Selesaikan Skandal Korupsi Pelindo II

Sejumlah kalangan menilai, skandal korupsi PT Pelindo II harus segera dituntaskan karena telah lama mangkrak.

Editor: Gede Moenanto
KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO
Ilustrasi. Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino usai diperiksa Bareskrim Polri, Rabu (18/11/2015). Kasus korupsi ini sudah lama mangkrak. 
WARTA KOTA, PALMERAH -- F‎ederasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas aktor-aktor pelaku dan pengambil keputusan korupsi pengadaan Crane di Pelindo II yang merugikan negara tersebut dengan memeriksa Orias Petrus Mudak.
Demikian disampaikan oleh Sekjen FSP BUMN Bersatu, Trisasono dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (19/3/2017).
Tak hanya itu, Trisasono mengatakan pihaknya juga mendesak agar RJ Lino segera disidangkan.
"Desakan kami lainnya yakni segera sidangkan RJ Lino yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dengan dibatalkannya gugatan praperadilan RJ Lino kepada KPK di PN Selatan agar Kasus korupsi tersebut terang benderang terbukti telah terjadi korupsi di Pelindo II," ujarnya.
Diceritakan Trisasono, Pengadilan Tipikor pada November Tahun lalu, akhirnya mengelar Kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat PT Pelindo II.
Hakim mengadili dua terdakwa, Ferialdy Noerlan, mantan Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II dan Haryadi Budi Kuncoro, bekas Senior Manager Peralatan, sekaligus adik mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto.
"Terjadinya pratek korupsi  di era  RJ Linno yang waktu itu menjabat Direktur Utama Pelindo, memasukkan proyek pengadaan derek atau mobile crane untuk delapan cabang pelabuhan, padahal tidak dibutuhkan," katanya.
Lanjut Trisasono, pengadaan tersebut sempat ditolak direktur Keuangan Pelindo  Dian M Noer sebab proyek pengadaan crane yang tanpa melalui tender dan tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan Pelindo. 
Akibat penolakan itu, tahun 2012 Dian M Noer di Pecat oleh RJ Lino Yang kemudian RJ Lino mengajukan Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Keuangan Pelindo 2 pada tahun 2013 agar mudah memuluskan konspirasi RJ Lino.
Pada saat kasus korupsi pengadaan Crane disidik oleh Bareskrim Orias Petrus beberapa Kali diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai saksi.
"Namun, dalam pemeriksaan oleh KPK, Orias dikesankan seperti tidak mengetahui Kasus konspirasi mark up Pengadaan crane yang merugikan negara. Padahal menurut informasi perintah pembayaran dan persetujuan pengadaan crane tersebut dilakukan saat Orias menjabat Direktur Keuangan," katanya.
"Untuk itu, sekali lagi, agar kasus ini terang benderang, KPK wajib memeriksa mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) Pelindo II dan tidak menutup-nutupi kasus ini," katanya.‎
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved