Breaking News:

Pilkada Banten

Rano-Embay Dianggap Menunda Penetapan Kemenangan WH-Andika

Kami berharap tim Rano legowo, dewasa, dan mencerminkan diri sebagai ksatria yang harus berjiwa besar menerima kekalahan.

Penulis: Andika Panduwinata | Editor:
Warta Kota

WARTA KOTA, TANGERANG - Pertarungan Pemilihan Kepala Daeran (Pilkada) Banten periode 2017 - 2022 masih belum berakhir. Setelah pasangan nomor urut 2, Rano Karno - Embay Mulya resmi mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tensi politik di Banten kian menghangat.

Seperti diketahui Rano-Embay kalah dalam Pilgub Banten dengan pesaingnya yakni Wahidin Halim - Andika Hazrumy. Selisih perolehan suaranya bahkan mencapai 1,9 persen.

Kuasa Hukum WH-Andika, Ramdan Alamsyah menyebut langkah yang dilakukan oleh kubu lawannya itu hanya menghambat penetapan kemenangan pada Pilkada Banten. Menurut Ramdan, gugatan yang dilayangkan ke MK dilakukan oleh kubu Rano-Embay hanya sia - sia saja.

"Kami melihat gerakan mereka (kubu Rano-Embay) hanya untuk menunda Wahidin-Andika dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten. Karena mereka masih tidak rela kehilangan jabatan sebagai Gubernur Banten," ujat Ramdan pada Senin (6/3/2017).

Ramdan menambahkan harusnya Rano-Embay melihat dan memelajari detail mengenai Undang - undang Pilkada Mahkamah Kosntitusi. Sesuai dengan amanat UU hanya menyidangkan perselisihan suara bukan aduan kecurangan.

"Kami menanggapi kubu Rano-Embay yang menurut mereka sebenarnya tak menyoal selisih suara dari rivalnya. Tapi lebih pada masalah temuan kecurangan. Harusnya tim Rano membaca UU Pemilukada dengan seksama sebagaimana tertuang dalam Pasal 157 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2015," ucapnya.

Pasal tersebut berbunyi perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Ramdan menegaskan padahal tidak ada kecurangan seperti yang mereka tuduhkan dalam penyelenggaraan Pilgub Banten.

"Semua kejadian yang masuk dalam kategori pelanggaran Pemilu sudah dilaporkan dan menjadi domain dari Panwaslu serta Bawaslu. Jadi MK tidak memiliki kewenangan menyidangkan yang mereka katakan soal kecurangan Pilkada. Apa lagi mengenai kinerja dari penyelenggara Pemilu sudah ada badan khusus yang menangani itu yakni DKPP," kata Ramdan.

Bahkan Ramdan yakin bahwa gugatan Rano-Embay ke MK akan diterima dan dimentahkan. Lantaran tidak sesuai dengan syarat formil yang diamanatkan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015.

"Kami berharap tim Rano legowo, dewasa, dan mencerminkan diri sebagai ksatria yang harus berjiwa besar menerima kekalahan. Jangan kemudian berkhayal ketinggian dengan menuduhkan adanya kecurangan," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved