Ray Rangkuti Nilai KPU DKI Jakarta Tidak Profesional yang Ditandai Ahok-Djarot Walkout

KPU DKI Jakarta belum melakukan klarifikasi mengenai alasan terlambatnya acara di mulai dan bahkan seperti tidak terjadi apa-apa.

Ray Rangkuti Nilai KPU DKI Jakarta Tidak Profesional yang Ditandai Ahok-Djarot Walkout
Alija Berlian Fani
Ray Rangkuti. 
WARTA KOTA, MANGGARAI -- Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang keluar atau walkout dari Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan Peluncuran Tahapan Kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan tanda ketidak profesionalan KPU DKI Jakarta.
Seperti yang diungkapkan oleh Ray Rangkuti bahwa pihak KPU DKI Jakarta belum melakukan klarifikasi mengenai alasan terlambatnya acara di mulai dan bahkan seperti tidak terjadi apa-apa.
"Namanya udah molor, ngga terjadi apa-apa, di mulai tidak tepat waktu, kemudian dia (KPUD) tidak meminta maaf, tidak menginformasikan kenapa sampai molor, itu sikap-sikap yang menurut saya unprofessional," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani, saat ditemui di DHotel, Jakarta Timur, Minggu (5/3/2017).
Menurut Ray, di mana-mana yang namanya rapat pleno terbuka seharusnya dimulai dengan tepat waktu atau jika ada halangan dapat ditunda dengan keputusan yang diumumkan secara resmi.
"Kecuali, mereka menyebut ini hanya sillaturahmi biasa, kongko-kongko aja di mulai kapan aja bisa tapi kalau rapat pleno itu ada tata tertibanya harus dimulai tidak peduli berapapun yang datang," jelasnya.
Diketahui, pasangan Ahok-Djarot keluar dari ruang pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta pada Sabtu malam, sebelum acara dimulai dikarenakan acara tidak kunjung mulai atau berjalan tak sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
"Orang akan mengangap penyelengara tidak netral, masa menunggu yang tidak tepat waktu misalnya, mulai dulu, tanguhkan, karena perinsipnya menghormati yang datang bukan membiarkan waktu terbuang menunggu yang belum datang," ungkapnya.
Ray menambahkan, meski hal ini bisa dikatakan sebagai masalah kecil namun dapat berdampak besar bagi penyelengara, di mana hal ini dapat mempengaruhi pendapat publik mengenai kenetralan penyelengara.
"Oleh karena itu, perlu ditekankan kepada penyelengara ini supaya beliau lebih profesional. Kepada penyelengara kedepannya lebih profesional agar tidak ada asumsi yang muncul," terang Ray.
Dalam rapat pleno terbuka itu, pihak KPU DKI Jakarta mengumumkan hasil rekap penghitungan suara pada Pilkada Putaran pertama yang selesai pada 26 Februari 2017 lalu.
Di mana pasangan nomor urut satu, Agus-Sylvi memperoleh 937.955 suara atau 17,07 persen, sedangkan pasangan Ahok-Djarot 2.364.577 suara atau 42,99 persen, sementara Anies-Sandi memperoleh 2.197.333 suara atau 33,95 persen. (Alija Berlian Fani)
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved