KPU DKI Ancam Paslon yang Tidak Laporkan Dana Kampanye

WARTA KOTA, SENEN -- Transparansi keuangan menjadi salah satu syarat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta lolos dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Masing-masing Paslon pun diwajibkan untuk melaporkan aliran dana kampanyenya atau bakal dieliminasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.

Berbeda dengan para paslon yang berlibur pada hari pertama masa tenang Pilkada DKI Jakarta, Minggu (12/2), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta justru sibuk dengan menghimpun laporan dana kampanye masing-masing Paslon.

Staf KPUD DKI Jakarta terlihat membuka kantor untuk menunggu tim sukses masing-masing paslon untuk menyerahkan laporan aliran dana kampanye di Kantor KPUD DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Paseban, Senen, Jakarta Pusat.

Batas akhir waktu pengumpulan laporan dana kampanye disampaikan Komisioner KPUD DKI Jakarta, Dahlia Umar pada petang hari ini, tepatnya pukul 18.00 WIB.

Sehingga, bagi masing-masing Paslon yang belum menyerahkan laporan dana kampanyenya hingga lewat batas waktu, namanya akan secara langsung dicoret pihaknya.

"Batas waktu pengumpulan itu sampai pukul 18.00 WIB. Kita akan tunggu dan selalu ingatkan untuk tepat waktu, jangan sampai dieliminasi karena hal lalai," ungkapnya kepada wartawan di kantor KPUD DKI Jakarta pada Minggu (12/2) sore.

Lebih lanjut ungkapnya, tercatat ada sebanyak dua Paslon yang belum mengumpulkan aliran dana kampanyenya hingga pukul 17.00 WIB.

Keduanya adalah Paslon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

"Seharusnya tidak ada masalah kalau dana kampanye terlapor dengan baik. Kita harapkan mereka dapat datang sebelum tenggat waktunya, ini semata-mata untuk menunjukkan semangat keterbukaan dan jadi contoh pemerintahan DKI ke depan," tutupnya. (dwi)