Kapolri Sebut Tercium Nuansa Politik pada Aksi 112

WARTA KOTA, SEMANGGI -- Jelang aksi yang dilakukan Forum Umat Islam (FUI) di Masjid Istiqlal, jajaran Polri dan TNI melakukan rapat tertutup di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (10/2).

Dalam rapat tersebut, aparat mencium aroma politik dalam aksi ibadah bersama yang dilakukan menjelang Pemilukada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 mendatang.

Usai mengelar rapat, Kapolri Jendral Tito Karnavian yang didamping Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, dan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan memaparkan soal hasil rapat tertutup itu.

Menurutnya, aksi 112 itu ada hubungannya dengan agenda politik.

Sebab, baik dua organisasi besar Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah menyakan sikap tidak terlibat dalam aksi karena menghindari hal tersebut.

"Mobilisasi massa erat hubungannya dengan masalah politik pilkada. Berkaitan dengan itu beberapa waktu lalu elemen masyarakat ini berupaya melakukan longmarch dari Monas ke Bundaran HI dan kembali ke Monas," kata Tito, Jumat (10/2).

Untungnya, kata dia, setelah dilakukan komunikasi dengan penyelenggara demo, maka tidak akan terjadi aksi turun ke jalan atau longmarch.

Melainkan, beralih ke Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, dengan agenda religius.

Meski sudah sepakat, tambah Tito, informasi intelijen menyebutkan adanya gerakan massa yang ingin menyelenggarakan longmarch.

Forum Umat Islam sebagai pihak penyelenggara aksi 112 sempat melayangkan surat pemberitahuan akan ada aksi jalan kaki dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia.

Tapi, pihak kepolisian tidak mengizinkan adanya aksi tersebut.

"Karena potensial melanggar Undang-undang Pilkada, sekaligus melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, khususnya pasal 6 yang menyatakan berpotensi mengganggu ketertiban publik," tutur Tito.

Karena menyampaikan pendapat, lanjut Tito, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain dan mengganggu ketertiban publik.

"Jalan kaki hari Sabtu, di hari kerja, di jalan protokol, itu mengganggu. Apalagi mengusung isu politik," cetus Tito.

Dia meminta, panitia aksi tidak memobilisasi massa dari luar DKI Jakarta, karena ini merupakan Pilkada DKI.

Hal ini dilarangnya, lantaran ada beberapa kelompok yang ingin mendompleng aksi untuk memprovokasi massa.

"Kami sudah tahu unsurnya dari mana. Memang dimobilisasi untuk itu. Kami sudah ingatkan kalau mau ibadah silakan beribadah tapi jangan akal-akalan mau tumpah kejalanan dalam rangka memberikan kesan provokatif dan berpotensial melanggar hukum," tegas Tito.

Di samping itu, Tito juga sudah meminta pihak Masjid Istiqlal untuk tegas menyikapi adanya gerakan massa yang menyampaikan pesan politik untuk mendiskreditkan salah satu kandidat.

Menurut Tito, hal ini merupakan kampanye hitam

"Untuk itu kegiatan yang perubahan ini sepanjang tidak melanggar hukum dapat dilakukan. Namun rekan sekalian masih cukup kental aroma politik dari aksi ini. Kami melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," tuturnya.

Sementara itu Panglima Gatot mengatakan pimpinan ormas Islam seperti Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir dan Rais Aam Nahdlatul Ulama Ma’ruf Amin melihat bahwa aksi ini ditumpangi sekelompok orang dalam rangka politik.

"Para umat jangan meningggalkan ulamanya, yang sudah membimbing anda-anda semuanya di tempat rumah masing, di masjid masing-masing, berzikirlah di situ. Saya yakin akan lebih konsentrasi akan lebih khusyuk dan doa-doanya lebih dikabulkan," jelas Gatot.

Mengenai pengamanan aksi 112, Gatot menyerahkan satuannya kepada Polri.

Berapa pun personel dan kekuatan yang diinginkan Polri, TNI siap mendukungnya.

"Apabila terjadi sesuatu, perlu penambahan, segera bantu, laporan belakangan. Tujuannya agar bangsa tenang. Mari kita sama-sama wujudkan pesta demokrasi, bergembira untuk menyampaikan aspirasi masing-masing," ucap dia.

Rencananya, pada Sabtu (11/2) besok, masyarakat berkumpul di Masjid Istiqlal untuk melangsungkan kegiatan zikir dan tausiah.

Perubahan dilakukan mengingat suhu politik yang meninggi jelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Pada hari yang bersamaan, juga ada dua pasangan calon yang berkampanye dengan jumlah massa besar.

Meski kegiatan dan lokasi diubah, tujuan aksi ini tetap sama, yakni menolak penodaan agama serta kriminalisasi terhadap ulama.

Al Khathath mengaku, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Masjid Istiqlal.

Diimbau semua anggota masyarakat yang akan datang pada 11 Februari, menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan lokasi.(bin)