Breaking News:

Orangtua Siswa SMAN 10 Kota Bekasi Keberatan Diminta Sumbangan Rp 350 Ribu untuk UNBK

Hary menjelaskan, perwakilan orangtua diminta datang ke sekolah untuk menghadiri rapat tentang kebutuhan pengadaan komputer untuk UNBK.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Yaspen Martinus
Wartakotalive.com/Junianto Hamonangan
Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer dilaksanakan di sejumlah sekolah SMP, di antaranya di SMPN 49 Kramatjati, Jakarta Timur. 

WARTA KOTA, BEKASI - Puluhan orangtua siswa kelas XII SMA Negeri 10 Kota Bekasi, mengeluhkan permintaan sekolah agar mereka menyumbang uang untuk kelengkapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Mereka keberatan dengan permintaan sekolah, karena nominal uang yang diminta cukup besar.

"Kami semua diharuskan membayar uang minimal Rp 350 ribu. Jumlah ini besar, dan kami merasa keberatan," kata Ketua Komite kelas XII SMAN 10 Kota Bekasi Hary Sorongan kepada wartawan, Jumat (3/2/2017).

Hary menjelaskan, perwakilan orangtua diminta datang ke sekolah untuk menghadiri rapat tentang kebutuhan pengadaan komputer untuk UNBK. Rapat itu diadakan di sekolah pada 5 November 2016.

Tanpa ada pemberitahuan lanjutan, tiba-tiba para orangtua siswa mendapat surat edaran yang dikeluarkan sekolah pada 1 Februari 2017. Dalam surat itu tertera, pada 17 Desember 2016 para orangtua setuju dengan permintaan sekolah agar mereka membayar sejumlah uang untuk keperluan UNBK.

"Ini yang kami kecewakan, padahal dari kami tidak ada kesepakatan. Dan saya juga sudah koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa surat edaran meminta sumbangan ke orangtua itu dilarang," ungkapnya.

Karena itulah, kata Hary, mayoritas orangtua siswa menolak permintaan tersebut. Sebab, perlengkapan UNBK pada umumnya dipenuhi oleh pemerintah, sebagai bentuk sarana pendidikan untuk para siswa.

Waluyo, Kepala SMAN 10 Kota Bekasi menjelaskan, urunan yang diminta sekolah bertujuan untuk kepentingan siswa dalam menjalankan UNBK, yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Soalnya, sekolah yang dia pimpin masih kekurangan 45 unit komputer, dari jumlah ideal 127 unit komputer.

Atas dasar itulah, pihak sekolah berinisiatif agar para orangtua siswa mau membantu persoalan tersebut, dengan mengeluarkan uang untuk kepentingan siswa. Rencananya, uang tersebut digunakan untuk membeli unit komputer.

"Kami tidak ada pemaksaan, kalau tidak bersedia menyumbang ya tidak apa-apa. Di sisi lain, permohonan sumbangan itu sebagai tindak lanjut rapat dengan orangtua beberapa waktu lalu," jelas Waluyo.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah menuturkan, lembaganya tidak bisa berkomentar terlalu banyak, karena kewenangan pengelolaan SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi telah diambil alih oleh Pemprov Jawa Barat.

"Sekarang semuanya (kurikulum, gaji, SDM, dan sebagainya) secara adminitratif sudah diambil alih oleh Pemprov Jawa Barat, sehingga kami tidak bisa mengomentari ini terlalu banyak," tutur Inayatullah.

Meski begitu, Inayatullah berpendapat, sekolah diperkenankan memungut sumbangan dengan catatan tidak mencantumkan jumlah nominal yang harus diserahkan. Permintaan tersebut juga tidak boleh mencantumkan jangka waktu yang harus diberikan orangtua ke sekolah.

"Tapi, kalau faktanya ada kesalahan prosedur, tentunya akan kita berikan sanksi tegas," ucapnya. (*)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved