Lahan Persawahan Dikhawatirkan Jadi Pemukiman

Ratusan hektar lahan pertanian di Kota Bekasi terancam berubah menjadi pemukiman.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Gede Moenanto
Warta Kota/Andika Panduwinata
Ilustrasi persawahan 

WARTA KOTA, BEKASI -- Ratusan hektar lahan pertanian di Kota Bekasi terancam berubah menjadi pemukiman.

Sebab, mayoritas lahan tersebut dimiliki oleh pengembang perumahan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Momon Sulaiman mencatat, total luas lahan pertanian di wilayah setempat saat ni mencapai 475 hektar. Lahan itu tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. "Luas lahan pertanian saat ini mencapai 475 hektar atau sekitar 10 persen dari total luas wilayah Kota Bekasi," ujar Momon pada Rabu (1/2/2017).

Momon menduga, setiap tahun lahan pertanian di wilayah setempat mengalami penyusutan atau beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Meski begitu, Momon tidak memiliki data luas lahan pertanian sebelumnya, karena dia berdalih lembaganya baru dibentuk.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi baru dibentuk menyusul adanya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. "Untuk tahun lalu kita tidak memiliki datanya, tapi yang jelas tiap tahun kemungkinan ada penyusutan karena hampir 90 persen lahan dimiliki pengembang," kata Momon.

Momon menyatakan, pemerintah daerah berencana menggandeng para petani dan para pengembang. Mereka diajak untuk meneken nota kesepahaman (MoU) untuk pengelolaan lahan tersebut. Dalam MoU itu, pemerintah daerah meminta tanah kosong yang dimiliki pengembang untuk dimanfaatkan sebagai lahan persawahan.

"Instruksi Kementerian Pertanian, tanah yang kosong sebaiknya dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Meskipun lahannya kecil, setidaknya bisa swasembada pangan," jelas Momon.

Saat ini, Momon berencana akan mengumpulkan seluruh petani. Dengan anggaran sebesar Rp 2,3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2017, pihaknya akan melakukan pembinaan terkait pengembangan cocok tanam.

"Setidaknya, kami bisa membantu peran petani di tiap-tiap persawahan yang ada," ucapnya.

Tidak hanya itu, Momon juga menggiatkan konsep penanaman hidroponik jenis sayur mayur. Konsep ini sudah terlaksana di daerah Durenjaya dan Jatiasih. Diharapkan konsep seperti ini, memenuhi kebutuhan sayuran dengan keberadaan lahan yang kiat menyusut.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan kajian yang matang tentang konsep pertanian di Kota Bekasi. Di sisi lain, pemerintah juga sulit mempertahankan lahan pertanian, karena terlebih dahulu harus membuat regulasi. "Kalau dipertahankan, sarana dan prasarananya seperti apa? Jadi ini harus dimatangkan dulu," kata dia.

Menurutnya, mayoritas lahan pertanian yang kosong berada di daerah selatan seperti Mustikajaya dan Bantargebang. Di sana, kata dia, tidak ada infrastuktur pendukung seperti saluran irigasi.

"Sebagian besar sawah di sana merupakan sawah tadah hujan," ujar Ronny.

Dia menjelaskan, sawah tadah hujan tidak produktif karena penanaman padi cenderung dilakukan saat musim hujan atau hanya setahun sekali. Hal ini berbeda dengan daerah lain seperti Karawang, Kabupaten Bekasi, dan lainnya. Di sana lahan persawahan mendapat dukungan sarana irigasi.

"Kalau pun dibuatkan sumur artesis, butuh biaya operasional," ungkapnya.

Ronny menilai, Kota Bekasi tidak cocok sebagai lahan pertanian. Apalagi terkendala masalah kepemilikan lahan. Karena itu, yang harus dilakukan pemerintah adalah mengembangkan konsep pertanian di kota (urban farming).

"Bicaranya bukan sawah lagi, tapi konsep hidroponik yang dikembangkan di kota besar di dunia," katanya. ‎

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved