Pilkada DKI Jakarta

KPU DKI Ajak Masyarakat Kawal Penghitungan Suara 15 Februari

KPU DKI mengajak warga DKI Jakarta untuk berperan dalam mengawasi proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing wilayah,

KPU DKI Ajak Masyarakat Kawal Penghitungan Suara 15 Februari
Faizal Rapsanjani
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Sumarno 

WARTA KOTA, SENEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI mengajak warga DKI Jakarta untuk berperan dalam mengawasi proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing wilayah, pada 15 Februari 2017 nanti.

Ketua KPU DKI, Sumarno menegaskan pihaknya akan transparansi soal proses penghitungan suara, mulai dari TPS hingga hasil rekapitulasi suara yang dapat dilihat di website www.kpujakarta.go.id

"Jadi masyarakat bisa hadir, tidak dibatasi, siapa pun boleh hadir, cuma yang berada di dalam lokasi rekap arena itu pasti hanya saksi, pengawas pemilu, kemudian petugas. Masyarakat bisa melihat di luar lingkaran itu, tapi tetap bisa akses, bisa foto, bisa video," kata Sumarno, di Kantor KPU DKI, Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/1/3017).

Sumarno mengatakan dalam proses penghitungan suara soal pengamanan sudah dilakukan secara berlapis.

"Jadi begitu selesai pemungutan suara, nanti ada satu formulir C1 namanya dari TPS, ada beberapa lembar C1 itu, ada yang 3 lembar diserahkan ke tiap-tiap saksi pasangan calon, lembar yang lain diserahkan kepada pengawas TPS, bagian dari Bawaslu," jelasnya.

"kemudian yang lain nanti dikirim, dimasukan ke dalam kotak untuk dikirim ke kecamatan untuk bahan rekap, satu bahan lagi dikirim ke provinsi melalui Kecamatan, Kota, nanti akan dilakukan scan," sambung Sumarno.

Kemudian jumlah suara yang telah direkapitulasi akan diunggah KPU DKI ke dalam website, agar warga dapat mengetahui jumlah suara di wilayahnya.

"Nah disitulah kemudian akan tahu misalnya TPS 1 Kelurahan Paseban, Ahok dapat berapa, Anies dapat berapa, Agus dapat berapa, bisa diakses. Berapa pengguna hak pilih, berapa yang datang, berapa tidak datang, berapa surat suara tidak terpakai, berapa pemilih laki, berapa pemilih perempuan. Nanti semuanya 13.023 TPS itu open data," ujarnya.

Sumarno tak menampik jika terjadinya kecurangan di sejumlah TPS. Meski sistem pengamanan berlapis, kecurangan bisa terjadi karena pengawasan yang kurang baik.

"Pemilu itu sebenarnya berlapis-lapis pengawasannya itu. Jadi kalau kemudian kok masih ada yang bisa melakukan kecurangan, jangan-jangan pengawasan ini tidak berfungsi dengan sempurna, saksi misalnya tidak maksimal, pengawas TPS tidak maksimal," ucapnya. (Faizal Rapsanjani)

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved