JPM Diyakini Jadi Solusi Terakhir Atasi Kesemerawutan

WARTA KOTA, TANAH ABANG -- Jembatan Penyeberangan Multifungsi (JPM) atau yang lebih dikenal dengan Skybridge, lagi-lagi disebut menjadi solusi terakhir untuk mengatasi kesemerawutan di depan Stasiun Tanah Abang, tepatnya di sepanjang Jalan Jatibaru Raya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), Irwandi saat meninjau lokasi pedagang kaki lima (pkl) di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

"Kalau jembatan (JPM) gak disambung dari Stasiun Tanah Abang ke Blok G itu gak akan hidup deh. Jadi harus dibuat aksesnya ke Blok G," kata Irwandi di Jalan Bendungan Kalahar, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2017).

Hal tersebut, sambung Irwandi, berasal dari kajian sejumlah pengamat tata ruang yang sudah melakukan tinjauan di kawasan yang rawan kemacetan itu.

Di sisi lain, Camat Tanah Abang, Dedi Arif Darsono, mengungkapkan ada lebih dari 150 pkl yang berjualan di pinggir trotoar di depan Stasiun Tanah Abang.

"Sekitar 170 PKL yang ada di sepanjang Jalan Jatibaru Raya. Belum lagi banyak kendaraan umum yang menunggu penumpang di depan Stasiun Tanah Abang," tutur Dedi.

Sedangkan Kepala Suku Dinas KUMKMP Jakarta Pusat, Bangun Richard, menyatakan kesiapannya untuk merangkul pkl yang telah lama berjualan di pinggir trotoar.

"Mereka (pedagang) memang sebagian besar adalah pedagang yang menempati Blok G. Kami siap menampung mereka apabila JPMnya terealisasi," kata Richard.

Pembangunan JPM merupakan rencana pihak PD Pasar Jaya.

Pembahasannya sendiri, sudah dilakukan sejak awal tahun 2016 silam.

Kendati demikian, rencana pembangunnnya masih simpang siur dan belum memiliki kejelasan.

Molornya pembahasan disebabkan karena banyaknya pihak terkait yang sampai saat ini, tidak memberikan kejelasan mengenai rencana itu.

Humas PD Pasar Jaya, Gatra Vaganza, menuturkan Blok G pada awalnya akan dibangun rusun oleh pihak Dinas Perumahan DKI Jakarta, sedangkan PD Pasar Jaya yang akan membangun JPM.

Namun ia menjelaskan bahwa rusun tersebut tidak jadi dibangun sehingga kelanjutan pembahasan pembangunan JPM menjadi simpang siur.

"Wewenangnya (membangun rusun) pada saat itu ada di Dinas Perumahan. Ternyata kan rusun gak jadi tuh, makanya kami sekarang kami sifatnya menunggu kelanjutannya dari pihak Pemprov DKI Jakarta, karena bukan kami yang mengerjakan secara penuh integritas dari Stasiun Tanah Abang sampai ke Blok G," tutur Gatra kepada Warta Kota, Jumat (13/1) silam. (Rangga Baskoro)‎