Ahok Cuma Tangguhkan Kebijakan Laporan Lewat Qlue, Bukan Dicabut

Ahok menganggap aplikasi Qlue berguna juga sebagai sistem transparansi RT/RW dalam mengelola keuangan yang diterima Pemprov DKI.

Ahok Cuma Tangguhkan Kebijakan Laporan Lewat Qlue, Bukan Dicabut
KOMPAS.com/Andri Donnal Putera
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Wartakotalive, Faizal Rapsanjani

WARTA KOTA, MENTENG - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pencabutan aplikasi Qlue merupakan bentuk penangguhan atas tidak siapnya rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) menjalankan kebijakan tersebut.

Ahok berbeda pandangan dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono, bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah menghapus kebijakan yang mewajibkan RT/RW melaporkan kondisi lingkungannya melalui aplikasi Qlue. Sebaliknya, menurut Ahok, peraturan tersebut tidak dicabut.

"Bukan mencabut. Kita menangguhkan karena mereka itu mengatakan tidak siap untuk RT/RW, tapi Qlue tidak dicabut. Saya cuma katakan, RT/RW itu bisa berbahaya kalau menerima uang operasionalnya, membuat laporannya, tidak jelas," kata Ahok usai acara bedah buku di SMESCO, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).

Ahok menganggap aplikasi Qlue berguna juga sebagai sistem transparansi RT/RW dalam mengelola keuangan yang diterima Pemprov DKI.

"Kamu terima Rp 1 juta kalau kamu operasional ditumpuk lima tahun, kamu dipanggil aparat mempertanggungjawabkan uang itu, bisa dianggap manipulasi loh," tutur Ahok.

Sebelumnya diberitakan Warta Kota, Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono membenarkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah menghapus kebijakan yang mewajibkan RT dan RW melaporkan kondisi lingkungannya melalui aplikasi Qlue.

Ketentuan pemberian uang insentif yang dihitung Rp 10 ribu setiap laporan, pun tidak berlaku lagi.

Kepgub No 903 Tahun 2016 yang mengatur hal itu, telah dicabut pada 25 Oktober 2016, atau sehari sebelum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cuti untuk kampanye Pilkada DKI 2017.

"Pergub-nya (Keputusan Gubernur) kembali ke awal dulu sementara, karena dulu ada protes. Jadi sekarang RT/RW yang insentif Rp 10 ribu per sekali action (laporan) itu tidak diberlakukan. Kembali ke sistem awal. Maka Pergub itu kemudian dicabut," ungkap Soni Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Alasan penghapusan Kepgub tersebut, menurut Soni Sumarsono, karena sejak dahulu konsep RT/RW adalah pengabdian masyarakat. Di mana biasanya yang menjabat adalah ketokohan.

"Seorang RT/RW kadang-kadang seorang jenderal bintang tiga, bintang dua, ada direktur, ada dirjen. Saya juga pernah jadi RT/RW. Adik saya juga direktur, sekarang jadi RT. Dia enggak butuh pengakuan dalam bentuk Rp 10 ribu per laporan Qlue itu," tutur Soni Sumarsono. (*)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved