Alih Wewenang SMA/SMK ke Provinsi Dinilai Rawan Pungli

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, mulai 2017 pengelolaan dan kewenangan pendidikan tingkat SMA dan SMK diambil alih oleh Pemprov.

dok. google
Ilustrasi pungutan liar 

WARTA KOTA, DEPOK - Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai 2017 pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten dan Kota, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Kordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Nailul Faruq berharap pengalihan ini tidak berjalan carut-marut.

Sebab jika penanganannya tidak baik akan berimbas terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang mandek.

Nailul melihat ada beberapa masalah yang akan timbul dalam alih wewenang ini. Pertama, akan adanya kerawanan dalam dugaan pungutan liar di SMA/SMK.

Sebab kini banyak wali murid yang sudah khawatir adanya perbedaan kebijakan antara SMA/SMK yang dulu dan sekarang.

"Sebab banyak kabupaten dan kota yang sudah menggratiskan SMA/SMK. Sekarang mereka resah, karena ada provinsi yang membolehkan menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan," katanya, Rabu (11/1/2017).

Kedua, kata dia yakni naiknya angka putus sekolah. Sebab pemerintah saat ini masih belum memiliki komitmen jelas soal wajib belajar 12 tahun.

"Akibatnya, angka putus sekolah didominasi tidak mampunya lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA," katanya.

Sebab kata dia Pemerintah daerah hanya menganggarkan wajar 9 tahun sekolah hanya sampai SMP.

"Karena adanya kendala biaya, masih cukup banyak mereka yang putus sekolah. Alih wewenang ini tidak menjawab kebutuhan wajar 12 tahun, tapi hanya peralihan wewenang yang justru rentan menimbulkan masalah baru," katanya.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved