Breaking News:

Pilkada DKI Jakarta

Ini Jawaban KPU DKI, Kenapa Pengadangan Tidak Semua Diproses

KPU DKI menjawab pertanyaan, mengapa pengadangan yang kerap terjadi kepada Cagub-cawagub DKI urut dua tidak diproses dan ditindaklanjuti.

Faizal Rapsanjani
Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI, Dahliah Umar 

WARTA KOTA, MENTENG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menjawab pertanyaan, mengapa pengadangan yang kerap terjadi kepada Cagub-cawagub  DKI urut dua tidak diproses dan ditindaklanjuti.

Komisioner KPU DKI, Dahliah Umar, mengatakan persepsi pengadangan kepada Paslon berarti orang ataupun sekelompok yang bermaksud mencegah jalanya kegiatan kampanye, sehingga berakibat pada batalnya kampanye.

"Sebenarnya secara hukum akan ada sanksi-sanksi tegas bahkan pidana. Nah kemarin kalo persepsi  Bawaslu, pengadangan mengakibatkan salah satu paslon benar-benar terhalang dan tidak jadi berkampanye berarti itu sudah pelanggaran," jelas Dahliah, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2016).

Oleh karenanya, Dahliah berharap pemahaman tersebut sudah dapat menjawab pengadangan sering terjadi, namun hanya sedikit yang diproses.

"Ini untuk menjawab ada beberapa pengadangan tapi sekian yang hanya diproses. Tapi saya jelaskan , kami sudah berkomitmen  dan berkoordinasi dengan paslon, dan tokoh masyarakat, supaya mereka paham akan hak hak paslon," harapnya.

Adapun ketentuan itu diatur dalam Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Di dalam Pasal 187 Ayat 4, disebutkan tiap orang yang menghalangi jalannya kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta. (Faizal Rapsanjani)

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved