Breaking News:

Dinkes Kota Bekasi Kesulitan Awasi Peredaran Obat di Apotek

Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyatakan, pihaknya kekurangan SDM dalam mengawasi ribuan toko obat dan apotek di wilayah setempat.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Andy Pribadi
Kompas.com
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, BEKASI -- Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyatakan, pihaknya kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam mengawasi ribuan toko obat dan apotek di wilayah setempat.

Akibatnya, rawan terjadi peredaran obat yang tidak layak konsumsi atau pakai di wilayah tersebut.

"Hanya ada delapan orang di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Obat dan Makanan yang bertugas mengawasi," kata Kepala Dinkes Kota Bekasi, Kusnanto Saidi pada Jumat (6/1).

Kusnanto menjelaskan, jumlah apotek dan toko obat di wilayah setempat berjumlah 1.002 titik. Rinciannya, 500 unit apotek dan 502 unit toko obat.

"Sebetulnya bukan karena kekurangan SDM saja, tapi pemilik obat dan apotek harus mengikuti aturan yang disosialisasikan petugas tentang obat," ujarnya.

Dia berharap, agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga turun tangan membantu mengawasi obat.

Hal ini menyusul pengungkapan ribuan obat kadaluarsa yang dijual pemulung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab beberapa pekan lalu.

Obat yang ditemukan itu, kemudian dibersihkan dan dijual ke toko obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

"Dalam Permenkes Nomor 889 tahun 2011 tentang pendirian apotek sudah jelas, bahwa pemilik wajib mentaati aturan dengan tidak menjual obat kadaluarsa," jelas Kusnanto.

Dia menjelaskan, izin operasi apotek memiliki waktu lima tahun. Mereka yang sudah masa habis izinnya wajib melakukan perpanjang.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved