Breaking News:

Ribuan Warga Menteng Tenggulun Resah

Pemukiman warga yang berada tepat di sisi Banjir Kanal Barat (BKB), tepatnya seberang Pintu Air Manggarai itu termasuk dalam zona hijau.

Penulis: | Editor: Gede Moenanto
Warta Kota/Dwi Rizki
Warga adukan keresahannya kepada Sandiaga Uno. 

WARTA KOTA, TEBET -- Bimbang dan penuh harap, sejumlah warga Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat terlihat membuntuti Sandiaga Salahudin Uno ketika blusukan di Penampungan Pasar Rumput dan kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (3/1/2017).

Satu hal yang diminta mereka, jangan ada lagi rencana penggusuran di permukiman warga.

Lebih dari 7.000 meter persegi dan dihuni oleh sebanyak 750 Kepala Keluarga (KK) di RW 02 dan RW 03 Kelurahan Menteng, lahan milik warga yang dihuni lebih dari 40 tahun itu diketahui memang tidak memiliki surat.

Pemukiman warga yang berada tepat di sisi Banjir Kanal Barat (BKB), tepatnya seberang Pintu Air Manggarai itu termasuk dalam zona hijau tata kelola kota.

Namun, disampaikan sejumlah warga, walau tidak memiliki surat kepemilikan Tanah sejak tinggal dan bermukim, tidak berarti warga tidak patuh pajak.

Warga mengaku rutin membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) setiap tahunnya, tetapi tagihan pajak justru terhenti ketika Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2015 tentang pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2 dan Perda DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB P2 diterbitkan.

"Sejak peraturan itu muncul, warga udah nggak dapat lagi tagihan PBB, karena memang harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) kurang dari se-miliar (Rp 1 miliar), jadi pajak dihapus. Di satu sisi, warga seneng nggak kena pajak, tapi di sisi lain warga nggak punya surat kepemilikan karena bukti bayar PBB sekarang udah nggak ada," ungkap H Iyus (61) warga RT 13/02 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Karena itu, dirinya menilai bila penghapusan PBB P2 bagi lahan yang kini ditinggali warga itu hanya salah satu cara untuk merampas tanah mereka. Pelan namun pasti, warga yang tidak memiliki bukti PBB akan digusur pada waktunya.

"Karena nggak punya bukti, pemerintah visa langsung gusur, padahal tanah itu sudah kita tinggali lebih dari 40 tahun. Sekarang ini masa kampanye, warga masih agak tenang, tapi kalau sudah lewat (Pilkada DKI Jakarta), warga ketar-ketir (khawatir) lagi, takut digusur," ungkapnya.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Sandi mengaku akan mengkaji ulang terkait zonasi lahan warga yang kini bersengketa.

Dirinya bersama dengan pasangannya, Anies Rasyid Baswedan tidak akan sewenang-wenang untuk menggusur permukiman warga, terlebih warga sudah bermukim selama puluhan tahun.

"Insya Allah nggak akan kita gusur pak, kita coba akan lihat zonasinya, kepentingannya dan penataan ke depannya, penataan akan dilakukan, tapi saya jamin tidak akan merugikan warga. Karena sudah nggak zamannya lagi gusur-gusuran pak, Insya Allah kita amanah," jelasnya menenangkan.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved