Ganjil-Genap Tidak Efektif, Polisi Minta ERP Segera Dilaksanakan

Menurut pengamatan secara kasat mata kami, selama dua bulan terakhir ini mengindikasikan terjadinya peningkatan volume kendaraan.

Ganjil-Genap Tidak Efektif, Polisi Minta ERP Segera Dilaksanakan
Warta Kota
Electronic Road Pricing (ERP)

WARTA KOTA, SEMANGGI - Penerapaan Ganjil Genap dianggap sudah dianggap tidak efektif oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Sehingga aparat kepolisian meminta agar Pemerintah Provinsi DKI segera menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum (Bin Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mempercepat penerapan sistem jalan berbayar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan Jakarta. 

"Menurut pengamatan secara kasat mata kami, selama dua bulan terakhir ini mengindikasikan terjadinya peningkatan volume kendaraan, sebelumnya cukup efektif," ujar Budiyanto saat dihubungi, Selasa (20/12).

Sistem ganjil genap pun sudah dievaluasi oleh aparat terkait. Karena pelaksanaanya sudah masuk enam bulan. Evaluasi tersebut berdasarkan penelitian dari tim independen selama periode Juli-Agustus 2016 yang dipadukan dengan hasil pengamatan secara kasat mata di lapangan. 

"Sehingga kami dari Forum Group Discussion (FGD) mendesak perlu adanya rekomendasi ke Dishub sebagai leading sector untuk melakukan pengkajian atau penelitian kembali dengan menggunakan tim independen yang sama, sehingga hasil penelitian tersebut benar-benar valid, dapat digunakan sebagai acuhan menuju pada program permanen ERP," katanya.

ERP merupakan sistem pembatasan kendaraan yang menerapkan retribusi kepada pengguna kendaraan yang melintas di jalur penerapan ERP. Sistem ini diyakini dapat menekan volume kendaraan yang menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta.

"Wacananya kan semakin macet, maka biaya yang dikenakan pada ERP ini akan semakin tinggi, sehingga nanti hanya orang-orang yang mampu membayar saja yang melintas di kawasan penerapan ERP," ujarnya.

Dia menilai, sistem ganjil-genap tidak cukup efektif untuk membatasi jumlah kendaraan di Jakarta. Sistem ini juga justru memicu orang-orang berduit untuk membeli kendaraan baru agar bisa menggunakan dua kendaraan atau lebih selama penerapan sistem ganjil-genap.

Selama 77 hari penindakan, Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat ada 5.293 pelanggaran. Dari angka tersebut, polisi menyita 3.593 lembar Surat Izin Mengemudi (SIM), 1.699 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 3 unit mobil.

Sementara hasil evaluasi, sepanjang periode 27 Juli-15 Agustus 2016, waktu tempuh kendaraan mengalami penurunan 16 persen, sedangkan kecepatan naik 17 persen dan volume kendaraan turun 16 persen. 

Pada periode yang sama, jumlah penumpang bus TransJakarta di koridor 1 mengalami kenaikan 9,7 persen dan di koridor 9 mengalami kenaikan 8,2 persen.

Sedangkan periode 27 Juli-23 Agustus 2016, terjadi penurunan waktu tempuh kendaraan 19 persen. Sedangkan kecepatan kendaraan naik menjadi 20 persen dan volume kendaraan turun menjadi 15 persen.

Pada periode yang sama, jumlah penumpang bus TransJ di koridor 1 mengalami kenaikan 32,7 persen, sedangkan di koridor 6 naik 27,17 persen dan di koridor 9 naik 30,55 persen.

Penulis:
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved