Sulit Bangun Gereja, Anies-Sandi Diminta Pendeta Berjanji

Sulitnya mengurus perizinan pembangunan rumah ibadah, khususnya gereja disampaikan sejumlah pendeta yang berasal dari PGI

Sulit Bangun Gereja, Anies-Sandi Diminta Pendeta Berjanji
Warta Kota/Dwi Rizki
Kantor PGI Wilayah DKI Jakarta, Jalan Kayu Jati III Nomor 2 RT 02/04 Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur pada Rabu (14/12) siang. Gedung dua lantai itu sempat terhenti pembangunannya lantaran adanya penolakan warga setempat. 

WARTA KOTA, PULOGADUNG -- Sulitnya mengurus perizinan pembangunan rumah ibadah, khususnya gereja disampaikan sejumlah pendeta yang berasal dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah DKI Jakarta.

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno pun diminta berjanji untuk melanggengkan perizinan tersebut apabila terpilih memimpin Ibukota kelak.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Pendeta Henry Rajaguguk usai sesi diskusi di kantor PGI Wilayah DKI Jakarta, Jalan Kayu Jati III Nomor 2 RT 02/04 Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur pada Rabu (14/12) siang.

Dirinya menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mendiskriminasikan jemaat nasrani.

Karena menurutnya, berbeda dengan gereja, pengurusan ijin masjid ataupun mushala tidak memiliki kendala, di mana pun masjid katanya dapat dibangun.

"Pemerintah masih diskriminasi terhadap kami, sementara masjid boleh dibangun di atas jalan, di atas pasar, dan tengah permukiman, di mana saja boleh. Tetapi ijin pembangunan rumah ibadah kami, gereja justru dibatasi dan dipersulit sejak lama sampai sekarang ini," keluhnya.

Padahal, lanjutnya, ijin Sarana Sosial Ibadah (SSI) serta keperuntukan bangunan sudah jelas, tetapi walau sudah melewati jangka waktu pengawasan selama lima hingga 20 tahun, gereja masih rentan dibongkar.

"Padahal sudah lima tahun, sepuluh tahun atau bahkan dua puluh tahun ijin tidak keberatan di perpanjangan, tapi kok kenapa gereja kami masih rentan digusur. Sementara kalau mau dibandingkan, masjid seenaknya bisa bangun di mana saja, mereka (aparat-red) bilang karena Muslim adalah Mayoritas, sementara kristiani adalah minoritas. Apakah itu yang dinamakan adil?," ungkapnya menegaskan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pendeta Gereja Kristen Indonesia, Robert. Dirinya mempertanyakan Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah.

Dalam peraturan tersebut katanya terdapat persyaratan yang sangat memberatkan, diantaranya pembangunan rumah ibadah harus mendapat dukungan paling sedikit sebanyak 60 orang warga setempat.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved