Ujian Nasional Dihapus

UN Dihapus, Komisi X: Mendikbud yang Sekarang Senang Bikin Kejutan

Komisi X DPR belum menyetujui wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghapus ujian nasional (UN).

UN Dihapus, Komisi X: Mendikbud yang Sekarang Senang Bikin Kejutan
KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. 

WARTA KOTA, SENAYAN - Komisi X DPR belum menyetujui wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghapus ujian nasional (UN).

Baca: Kemdikbud Masih Proses Pembahasan Penghapusan Ujian Nasional

Komisi X memandang perlu adanya pendalaman mengenai wacana tersebut.

Hal itu dilakukan agar tidak terkesan terobosan yang makin membuat bingung dunia pendidikan.

Baca: Presiden Jokowi Sebut Penghapusan UN Belum Final

"Kita belum menyetujui dulu, sepertinya Pak Menteri (Muhadjir Effendy) yang sekarang ini senang membuat kejutan-kejutan tanpa dibahas dulu dengan mitra kerja," kata anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana ketika dikonfirmasi, Senin (28/11/2016).

Baca: Besok akan Diumumkan, Mendikbud Bakal Hapus Ujian Nasional?

Dadang mengatakan, saat Anies Baswedan menjadi Mendikbud dan memutuskan bahwa UN tidak menentukan kelulusan, hal tersebut sudah membuat lega.

Namun, UN tetap dibutuhkan untuk pemetaan dan mengetahui pencapaian standar pembelajaran sekolah maupun peserta didik, yang dapat dijadikan dasar bagi treatment pada tahun berikutnya.

"Kalau UN dimoratorium pada dasarnya tetap kita butuhkan bentuk evaluasi lain untuk mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik maupun sekolah," tutur politikus Partai Hanura itu.

Oleh karenanya, Dadang meminta Kemendikbud menetapkan apakah model ujian sekolah, ujian semester, atau evaluasi harian yang dilakukan oleh guru untuk menggantikan UN.

"Tentunya guru pun harus mendapat pembekalan yangg memadai kalau bentuk evaluasi ini berubah," ucap Dadang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menghentikan sementara penyelenggaraan UN pada 2017.

Selanjutnya, pelaksanaan ujian kelulusan dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Untuk tingkat sekolah dasar (SD), pelaksanaan ujian kelulusan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten.

Sementara, pelaksanaan ujian kelulusan bagi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) oleh pemerintah provinsi. (*)

Penulis:
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved