Ketua DPRD Kota Bekasi Tak Persoalkan Dilaporkan ke BK

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai akhirnya angkat bicara soal sejumlah kalangan yang melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi.

Ketua DPRD Kota Bekasi Tak Persoalkan Dilaporkan ke BK
Antaranews.com
Gedung DPRD Kota Bekasi 

WARTA KOTA, BEKASI - Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai akhirnya angkat bicara soal sejumlah kalangan yang melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi.

Menurut politisi Fraksi PDIP ini, laporan tersebut merupakan hak semua orang.

"Silakan saja, itu hak semua orang. Apa yang menjadi dasar pelaporan pihak lain, semua sudah sesuai dengan aturan," kata Tumai kepada wartawan pada Minggu (27/11/2016) siang.

Pelaporan Tumai ke BK ditengarai adanya pembuatan surat klarifikasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa hari lalu.

Saat itu Tumai meminta klarifikasi kepada Menteri PUPR terkait status tanah yang menjadi aset instansi setempat di Jalan Ahmad Yani.

Di lokasi tersebut telah dipasang plank yang mengatasnamakan Kementerian PUPR, tapi dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Misalnya, Hotel Amaroossa, Apartemen Mutiara, Hotel Amaris, dan sejumlah objek lainnya.

Bahkan, bangunan yang diberdiri di belakang papan kepemilikan itu tetap berdiri kokoh, tanpa ada penertiban.

Keberadaan surat itu dianggap sepihak, tanpa mengatasnamakan lembaga legislator setempat.

"Itu bukan surat keputusan, tapi surat biasa dari seorang wakil rakyat di lembaga legislatif," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved