Ujian Nasional Dihapus, Karena Itu SDM Daerah Harus Siap

Laporan Wartawan Wartakotalive, Acep Nazmudin

WARTA KOTA, SETIABUDI -- Pemerintah berencana akan menghapus sistem Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2017.

Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy mengatakan, rencana tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo, tinggal menunggu inpres saja utuk direalisasikan.

Baca: Kemdikbud Masih Proses Pembahasan Penghapusan Ujian Nasional

Nantinya, kata Muhadjir, Mendikbud tidak lagi menyelenggarakan UN, sebagai gantinya, ada ujian akhir yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat.

Baca: Besok akan Diumumkan, Mendikbud Bakal Hapus Ujian Nasional?

Pengamat Pendidikan, Andreas Tambah mengapresiasi rencana dihapusnya sistem UN.

Baca: Ujian Nasional dan Pemetaan

Sama seperti Muhadjir, kata dia, sistem desentralisasi ujian akhir yang dikelola pemerintah daerah akan jauh lebih baik.

"Kalau pelaksanaannya menjamin tingkat kebocoran soal rendah, saya rasa lebih baik, karena otonomi daerah diberi wewenang untuk mengelola secara maksimal," kata Andreas kepada Warta Kota, Kamis (25/11/2016).

Kendati demikian, kata Andreas, ujian akhir yang dikelola pemerintah daerah, perlu diperhatikan soal kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal.

"Ini yang riskan, kalau nanti SDM tidak siap, dan persiapan belum matang, bisa lebih parah," kata dia.

Hal lain yang juga perlu diawasi, kata dia, adalah tingkat kejujuran tim pembuat kisi-kisi dan rumus soal hingga tingkat percetakan, harus dijamin kejujurannya.

"Karena ruang lingkup daerah lebih kecil, bisa saja seorang panitia memiliki pengaruh dalam membuat soal," kata dia.

"Intinya pos, tapi harus dicek kesiapan SDM dan tingkat kejujuran harus diwaspadai betul," kata dia.