RSUD Pasar Rebo Rela Talangi Biaya Pasien Miliaran Rupiah
DPRD DKI Jakarta meminta kepada RSUD Pasad Rebo agar tidak menolak pasien yang menggunakan kartu BPJS ketika berobat, termasuk masyarakat miskin.
Penulis: Feryanto Hadi |
WARTA KOTA, PASAR REBO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta kepada RSUD Pasad Rebo agar tidak menolak pasien yang menggunakan kartu BPJS ketika berobat. Termasuk masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu BPJS Kesehatan.
"Sudah menjadi rahasia umum RSUD kita sering menolak pasien pengguna kartu BPJS kelas tiga dengan alasan ruangan penuh. Kami minta ini tidak lagi dilakukan," kata Ramli, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ketika melakukan kunjungan kerja ke RSUD Pasar Rebo, Kamis (24/11/2016).
Ramli dan puluhan anggota dewan komosi E yang hadir dalam kungker kemarin mengingatkan bahwa RSUD seyogyanya berperan sesuai fungsinya, yakni melayani masyarakat tanpa pandang bulu.
Baca: Terlambat Bayar Iuran BPJS Kesehatan Kepesertaan Langsung Dinon-aktifkan
"Kalau misal kelas tiga habis, naikkan dulu ke kelas di atasnya. Atau kalau ada masyarakat miskin berobat tapi tidak punya kartu BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit bisa melobi Dinas Sosial supaya pasien miskin itu tetap bisa dilayani," imbuh Ramli.
Sementara itu, Direktur RSUD Pasar Rebo dr. Tri Noviati menjelaskan, kapasitas daya tampung rawat inap di RSUD Pasar Rebo saat ini tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang.
"Bukan ditolak. Tapi kami arahkan ke rumah sakit lain terdekat. Misalnya ke rumah sakit Adyaksa, Ceger. Di sana ada 110 tempat tidur pasien dan tingkat isian tidak sampai 100 persen," jelasnya.
Tetapi, imbuh Novi, terkadang pasien tidak mau dan lebih memilih dirawat di IGD RSUD Pasar Rebo sembari menunggu ketersediaan tempat tidur di ruang rawat inap.
"Kami tetap layani mereka di IGD. Bahkan, banyak pasien sampai sembuh dirawat di IGD karena semua ruangan penuh."
Baca: Korban Pemalsuan Kartu BPJS Kesehatan Didaftarkan Pemda Secara Gratis
Novi juga menampik tudingan pihaknya menolak pasien miskin yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan yang memerlukan perawatan medis.
"Bahkan sejak awal tahun hingga November ini, kami menalangi hampir Rp1 miliar untuk pasien miskin yang belum jadi peserta BPJS. Sembari dirawat, kami uruskan BPJS-nya sehingga saat pasien sembuh dia sudah menjadi peserta BPJS," terangnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/tri-noviati_20161125_074636.jpg)