Pilkada DKI Jakarta

Bila Terpilih, Sandi Bakal Revisi Pergub RT/RW

"Mereka adalah relawan, pekerja sosial. Semuanya harus diapresiasi, bukan dibatasi, apalagi mereka itu warga yang dipilih juga oleh warga untuk memimp

Bila Terpilih, Sandi Bakal Revisi Pergub RT/RW
Warta Kota/Dwi Rizki
Sandiaga Uno saat blusukan di Jalan Dukuh II RT 02/01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur pada Kamis (24/11). 

WARTA KOTA, KALIDERES -- Permasalahan terkait persyaratan pemilihan Ketua RT dan RW yang tertuang dalam Pasal 23 huruf H Pergub Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Pergub Nomor 168 tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menjadi perhatian Calon Gubernur and Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno.

Pasangan calon (Paslon) nomor urut tiga itu pun akan merevisi ketentuan tersebut.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Sandi-sapaan Sandiaga Salahudin Uno ketika blusukan di Kampung Rawa Lele, Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat (25/11) siang.

Revisi terkait peraturan yang menyebutkan batasan usia dan tingkat pendidikan seorang Ketua RT dan RW itu dikatakannya sangat tepat, sebab tidak ada ukuran usia produktif seseorang.

Selain itu, lanjutnya, kepemimpinan seseorang tidak dapat diukur dengan tingkat pendidikan yang berdasarkan Pergub 168 tahun 2014 ditetapkan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Harus diperbaiki lagi (Pergub 168 tahun 2014-red) kedepannya, alasannya karena usia produktif seseorang tidak dapat diukur, contohnya aja ibu saya, beliau masih produktif sampai sekarang, padahal usianya sudah 75. Soal pendidikan juga begitu, kepemimpinan tidak bisa diukur dari pendidikan," ungkapnya.

Alasan lainnya mengapa peraturan tersebut layak direvisi diungkapkannya karena profesi Ketua RT dan RW bersifat mulia.

Mereka yang bersedia menjadi pengurus RT dan RW seharusnya diapresiasi, bukan dibatasi.

"Mereka adalah relawan, pekerja sosial. Semuanya harus diapresiasi, bukan dibatasi, apalagi mereka itu warga yang dipilih juga oleh warga untuk memimpin," tutupnya.

Perubahan peraturan tersebut sendiri agar peristiwa yang menimpa Atje, mantan Ketua RW 05 Kebon Kosong tidak kembali terulang.

Atje diketahui dipecat Lurah Kebon Kosong, Dwi Sigit Hariyono lantaran tidak memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) terhitung sejak tanggal 21 April 2016.

Pemecatan Atje berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 147/073.1 per tanggal 26 April 2016, merujuk Pasal 23 huruf H Pergub Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Pergub Nomor 168 tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved