Breaking News:

Dugaan Suap Terkait Perubahan PP 52 dan PP 53 Dilaporkan ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas dugaan adanya aliran dana dua operator selular milik asing.

Shutterstock
Ilustrasi 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Komite Anti Suap dan Pungli Indonesia (KASPI) telah melaporkan dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi kepada oknum pejabat.

Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan adanya aliran dana dua operator selular milik asing dalam revisi PP 52 dan 53 ke sejumlah oknum pejabat Kementerian Kominfo dengan dalih membiayai konsultan.

Di mana oknum pejabat Kementerian Kominfo berdalih, aliran dana tersebut untuk melakukan penyusunan rancangan revisi PP 52 dan 53 tentang telekomunikasi, yang dititikberatkan pada network dan spectrum sharing, serta penurunan tarif interkoneksi antar operator.

"Kita mendatangi KPK, Jumat (18/11/2016, dan KPK mengatakan, laporan kami sudahbdalam pengembangan dan penyelidikan mereka," kata Koordinator KASPI, Noer Arifien dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

Lebih jauh, Noer menjelaskan, dalam revisi PP 52 dan 53, bukti terjadinya dugaan aliran dana ke sejumlah oknum pejabat Kementerian Kominfo.

"Berupa surat bersama dari operator Indosat dan XL pada tahun 2015 yang meminta agar Kementerian Kominfo melakukan revisi PP 52 dan 53 dengan mengubah beberapa pasal," katanya.

Perubahan pasal itu terutama terkait penambahan kewajiban bagi setiap operator melaksanakan network dan spectrum sharing, serta penghapusan kewajiban membangun jaringan bagi setiap operator yang telah mendapatkan izin. Lanjut Noer, jika memang benar ada aliran dana itu, klausul-klausul yang direvisi di PP tersebut akan menguntungkan kedua operator yang membiayai konsultan untuk melakukan revisi PP 52 dan 53 tentang telekomunikasi. Hal ini merupakan bentuk dugaan gratifikasi oleh kedua operator tersebut dengan dalih membiayai konsultan untuk melakukan revisi PP 52 dan 53.

"Dalam rancangan revisi PP 52 dan 53 tentang telekomunikasi yang sedang diuji publik oleh Kementerian Kominfo melalui website resmi mereka, terlihat sangat jelas sekali adanya pesanan pasal-pasal dan ayat-ayat yang sangat menguntungkan kedua operator Indosat dan XL, yang sahamnya dikuasai oleh asing," katanya.

Yang paling mencolok menurut dia adalah spectrum sharing antaroperator yang dapat menciptakan monopoli yang diawali dengan perjanjian antar-dua operator, terkait penggunaan frekuensi yang menjurus kepada persekongkolan.

Di mana, dalam perjanjian tersebut juga terdapat pengaturan produksi, harga, maupun penguasaan pangsa pasar yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, yang jelas-jelas akan merugikan masyarakat dan BUMN Telekomunikasi.

Halaman
123
Editor: Gede Moenanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved